SULAWESI TENGAH — Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat membuka The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8). Ia menegaskan, penguasaan sumber daya yang besar tidak akan berarti apa-apa jika implementasi di lapangan berjalan lambat. "Indonesia adalah negara nomor satu di dunia yang mempunyai resource terhadap geotermal. Kita nomor satu, tetapi dalam implementasinya kita itu nomor dua, Amerika masih nomor satu," ujarnya.
Desakan ini datang di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mencari terobosan energi alternatif. Tujuannya jelas: mengurangi ketergantungan pada energi impor di tengah ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi global. Pengembangan panas bumi pun ditempatkan sebagai salah satu pilar utama kedaulatan energi nasional.
Regulasi Dipangkas, Insentif Disiapkan
Pemerintah tidak hanya meminta pengusaha bergerak cepat. Dari sisi regulasi, Kementerian ESDM mengaku tengah mengevaluasi sejumlah aturan yang selama ini menjadi hambatan. Beberapa tahapan perizinan telah dipangkas, namun masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi, terutama menyangkut aspek keekonomian proyek.
Saat ini, nilai keekonomian panas bumi tercatat sekitar US$9,5 sen per kilowatt hour (kWh). Angka ini dinilai pelaku usaha masih belum memadai untuk menutup biaya eksplorasi yang tinggi dan risiko geologis yang besar. "Tidak ada cara lain untuk melakukan percepatan implementasi geotermal supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain, adalah harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator," tegas Bahlil.
Sebagai jawaban, pemerintah menyiapkan insentif perpajakan dan
