SULAWESI TENGAH — Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, pukul 15.25 WIB, langsung menuju posko untuk menerima paparan situasi terkini dari pejabat daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah. Rapat terbatas itu dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kepala BIN Herindra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.
"Setelah tadi dari posko di Kalimantan Barat, di sini di Posko Aju Kalimantan Tengah Palangkaraya telah hadir beberapa menteri, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakapolri, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Kalteng," kata Teddy membuka rapat. Arahan Presiden: Data Nyata, Bukan Laporan Seremonial
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial. Ia secara khusus meminta paparan yang menggambarkan kondisi faktual di lapangan, bukan sekadar data administratif.
"Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata," ujar Prabowo membuka sesi.
"Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi?" tegasnya kepada jajaran yang hadir.
Permintaan tersebut mengindikasikan standar kerja yang ia inginkan: laporan yang bisa dipertanggungjawabkan dan menggambarkan efektivitas operasi udara serta upaya pembasahan lahan gambut yang selama ini menjadi titik krusial. Dari Pontianak ke Palangkaraya: Dua Front Penanganan
Sebelum terbang ke Kalimantan Tengah, Presiden lebih dulu memimpin rapat serupa di Posko Satgas Udara Pontianak, Lanud Supadio, Kalimantan Barat. Dua provinsi ini menjadi fokus karena memiliki konsentrasi lahan gambut dalam dan titik panas yang fluktuatif sepanjang musim kemarau.
Kunjungan beruntun ini memberi sinyal kuat kepada aparat di tingkat provinsi hingga kabupaten untuk menggencarkan patroli terpadu. Kehadiran Pangdam dan Kapolda Kalteng dalam rapat menegaskan kolaborasi sipil-militer menjadi tulang punggung operasi darat. Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Rapat di Palangkaraya menjadi uji efektivitas komando. Dengan melibatkan Kepala BIN dan Wakapolri, pemerintah menyatukan intelijen, penegakan hukum, dan operasi militer untuk menekan potensi kebakaran akibat ulah manusia. Langkah preventif seperti sosialisasi kepada petani dan patroli titik rawan menjadi perhatian utama.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai durasi kunjungan atau agenda Presiden selanjutnya di Kalimantan Tengah. Namun, rangkaian inspeksi ini dipastikan akan diikuti dengan evaluasi kinerja satgas di tingkat pusat dalam pekan mendatang.