Sikka — Setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Palue pada 15 Agustus 2026, Menteri PU Dody Hanggodo bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, terutama air bersih. Langkah ini menyasar sekitar 7.000 warga yang tersebar di delapan desa di kawasan yang berada di bagian utara Pulau Flores, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur itu.
Kementerian PU tidak hanya mengandalkan pasokan darurat, tetapi juga menyiapkan sumber air jangka panjang. "Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Untuk merealisasikan arahan itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran melakukan peninjauan langsung ke Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026). Lokasi kunjungan difokuskan pada titik-titik longsoran dan infrastruktur air yang ada.
Bersama Bupati Sikka Juventus Kago, Dirjen SDA mengecek tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi. Mereka juga memeriksa kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023, yang selama ini menjadi andalan layanan air dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik.
Sementara untuk kebutuhan mendesak, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue. Ini menjadi suplai awal sebelum sistem sumber air permanen berfungsi optimal.
Percepatan Sumber Air Baru dan Pemulihan Fasilitas Publik
Untuk jangka panjang, BBWS Nusa Tenggara II menyiapkan survei geolistrik guna memetakan potensi sumber air tanah. Hasil survei ini akan menjadi acuan penetapan titik pengembangan sumber air baru, sehingga warga tidak hanya bergantung pada sumber yang ada saat ini.
Di luar pemenuhan air bersih, Kementerian PU juga mengidentifikasi perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu. Ini bagian dari upaya melindungi kawasan permukiman dari ancaman lanjutan pascagempa.
Untuk memulihkan akses warga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 guna membersihkan material longsoran di sejumlah titik. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada Kantor Camat Palue yang rusak akibat gempa.
Melalui langkah tersebut, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan secara bertahap dengan menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, sebagai prioritas utama pascagempa.
