PALU — Enam lembaga masyarakat sipil di Sulawesi Tengah mengeluarkan peringatan keras atas eskalasi kebakaran hutan dan lahan yang mereka nilai sebagai ancaman terbesar dalam satu dekade terakhir. Koalisi yang terdiri dari Karsa Institute, IMUNITAS, KOMIU, Libu Perempuan, Perkumpulan Evergreen Indonesia, dan ROA ini mendesak langkah penanganan darurat sebelum puncak musim kemarau berakhir.
Data pemantauan satelit Terra/Aqua NASA yang dirujuk dari sistem SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 1.007 titik panas (hotspot) di provinsi ini pada rentang 1 Januari hingga 15 Juni 2026. Jumlah itu meroket drastis dibanding periode sama tahun sebelumnya yang hanya 330 titik.
Lahan Terbakar Capai 2.222 Hektare, Tertinggi Sejak 2019
Luas areal yang terbakar sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 2.222,24 hektare. Angka ini jauh melampaui periode yang sama di 2025 yang tercatat hanya 312,15 hektare, sekaligus menjadi catatan tertinggi sejak 2019.
Dalam kurun 24 jam terakhir, Sulawesi Tengah masuk daftar 10 besar provinsi dengan titik panas terbanyak di Indonesia, total 263 titik. Gelombang api dalam sepekan terakhir meluas di sejumlah kabupaten, mulai dari Morowali, Banggai, Poso, Banggai Kepulauan, Buol, hingga Tolitoli.
Kabupaten Tojo Una-Una Lebih Dulu Tetapkan Siaga Darurat
Kabupaten Tojo Una-Una telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla pada 19 Agustus 2026. Status itu dipicu terbakarnya 20 hektare lahan di Gunung Kalendang.
Direktur Eksekutif Karsa Institute, Rahmat Saleh, bersama pimpinan lembaga lainnya menegaskan bahwa kombinasi cuaca ekstrem akibat El Nino, suhu panas meningkat, kelembapan rendah, serta angin kencang mempercepat pergerakan api di wilayah tersebut.
Desakan Pembentukan Posko Terpadu Hingga Tingkat Kecamatan
Koalisi masyarakat sipil memandang karhutla bukan sekadar insiden sesaat, melainkan bencana ekologis yang merusak tutupan vegetasi, menghancurkan habitat satwa liar, menurunkan kualitas air dan tanah, serta mengancam kesehatan masyarakat.
Puncak musim kemarau diprakirakan masih berlangsung hingga September atau pertengahan Oktober. Karena itu, koalisi mendesak langkah penanganan simultan melalui pembentukan posko terpadu tingkat kabupaten hingga kecamatan untuk deteksi dini, respons cepat pemadaman, isolasi api, pendinginan, serta pengamanan sumber air.
Penguatan Kapasitas Warga Desa Jadi Prioritas
Selain posko, koalisi meminta pembangunan sistem peringatan dini berbasis masyarakat dengan memanfaatkan data cuaca dan pemantauan titik panas. Penguatan kapasitas warga desa dalam pencegahan serta respons awal terhadap potensi kebakaran di wilayah masing-masing juga menjadi prioritas.
Dorongan aktif praktik pembukaan lahan pertanian tanpa teknik pembakaran serta penguatan kesepakatan tingkat desa turut disuarakan. Integrasi risiko karhutla ke dalam perencanaan pembangunan desa dan perlindungan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi melalui kolaborasi lintas sektor menjadi rekomendasi penutup dari koalisi.
