Nagekeo — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat merespons gempa bumi yang menerjang Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah yang diambil adalah mempercepat pendataan sekaligus pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai bangunan yang melayani kepentingan publik di wilayah terdampak.
Instruksi langsung datang dari Menteri PU Dody Hanggodo. Tujuannya jelas: memastikan bangunan yang terdampak gempa masih aman dipakai dan sekaligus mengetahui apa saja yang perlu segera diperbaiki.
Prioritas pemeriksaan diberikan kepada fasilitas yang menjadi tulang punggung pelayanan dasar warga. Rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah menjadi sasaran utama tim.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses di lapangan, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah jumlah personel. Langkah ini diambil agar pemeriksaan bisa berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak bangunan.
Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang saat ini telah berada di lapangan. Dengan demikian, total terdapat 14 personel yang akan melakukan pemeriksaan bangunan terdampak.
Pemeriksaan diawali dari Labuan Bajo, termasuk Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah pemeriksaan di Labuan Bajo selesai, tim akan bergerak menuju Ruteng dan wilayah lainnya untuk menyusuri bangunan-bangunan yang terdampak gempa.
Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan pengguna bangunan mengenai keamanan fasilitas yang tetap dibutuhkan dalam masa tanggap darurat. Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan maupun perbaikan bangunan.
Penanganan Sarana Dan Prasarana Distribusi Air Bersih
Di tengah fokus pemeriksaan bangunan, Menteri Dody Hanggodo juga mengarahkan tim untuk memastikan pasokan air bersih tetap terjaga. Sejak dua hari terakhir, Kementerian PU telah melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana air minum di Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air yang tersedia di masyarakat. BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan.
Tim tidak hanya mendata, tetapi juga langsung turun tangan memperbaiki sarana yang rusak. Salah satu penanganan yang dilakukan berada di Kabupaten Ende, berupa perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende.
Perbaikan tersebut menyasar jaringan perpipaan yang terdampak sehingga layanan air minum bisa segera kembali melayani kebutuhan warga. Sebanyak 10 personel tambahan juga akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026).
Tim itu bertugas mengecek sarana air minum sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi terdampak. Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk menjaga ketersediaan air bersih dan sanitasi, terutama selama masa tanggap darurat.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan sarana air bersih saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit telah berada di lokasi, sedangkan satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo dan dapat dilanjutkan pemanfaatannya untuk mendukung penanganan bencana gempa.
Selain MTA, Kementerian PU juga menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU). Sebanyak delapan unit merupakan dukungan yang tersedia untuk penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya merupakan HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo.
Sementara itu, di Kupang masih disiagakan dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana. Kementerian PU saat ini tengah menginventarisasi pos-pos pengungsian.
Inventarisasi ini penting untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi pengungsi terpenuhi dengan cepat. Jika diperlukan, Kementerian PU siap memobilisasi prasarana dan sarana air minum dari luar NTT, termasuk dari depo di Surabaya.
Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM apabila jaringan telah tersedia dan berfungsi. Apabila sumber air perpipaan belum tersedia atau mengalami gangguan, Kementerian PU akan menyiapkan alternatif dukungan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, maupun sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
Kementerian PU memastikan pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Langkah tersebut merupakan bagian dari respons cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak gempa tetap mendapatkan akses terhadap layanan dasar selama masa tanggap darurat.
