SIGI — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memastikan proyek infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp 604,8 miliar ini bukan sekadar proyek seremonial. Ia menegaskan bahwa pembangunan ini adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ini bukan soal popularitas, bukan mencari simpati, dan bukan untuk dipuji. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang nyata,” tegas Anwar Hafid di hadapan masyarakat dan kepala daerah yang hadir.
Lokasi Prioritas: Dari Palu-Kulawi hingga Sabang-Baas
Proyek yang masuk dalam Program Berani Lancar ini mencakup rekonstruksi jalan provinsi, pembukaan akses baru antarkawasan, serta penggantian jembatan di 12 kabupaten. Beberapa ruas strategis yang menjadi prioritas antara lain:
- Palu–Kulawi di Kabupaten Sigi
- Simpang Lampasio–Muliasari di Kabupaten Tolitoli
- Pape–Tomata dan Beteleme–Nuha di Morowali Utara
- Tonusu–Meko dan Meko–Pendolo di Kabupaten Poso
- Sabang–Baas di Kabupaten Banggai Kepulauan
- Muliasari–Kokobuka–Air Terang–Kalikulango di Kabupaten Buol
Selain itu, program juga mencakup pembangunan jalan desa dan rehabilitasi jembatan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat di daerah terpencil.
APBD Menyusut, Efisiensi Operasional Jadi Kunci
Anwar Hafid mengakui bahwa pembangunan ini dilaksanakan dalam situasi fiskal yang menantang. APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang sebelumnya mencapai sekitar Rp 5,7 triliun kini mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp 4,3 triliun. Meski begitu, pemerintah daerah tidak menghentikan program prioritas.
“Kami kurangi perjalanan dinas, kami kurangi berbagai pengeluaran operasional. Tapi pembangunan untuk rakyat tidak boleh berhenti. Jalan harus tetap dibangun, masyarakat harus tetap dilayani,” ujarnya.
Gubernur: Jalan Rusak Tanggung Jawab Provinsi
Dalam kesempatan itu, Anwar Hafid menegaskan bahwa infrastruktur jalan provinsi yang rusak adalah tanggung jawab gubernur. Ia tidak ingin di akhir masa jabatannya masih ada jalan provinsi yang berlubang dan tidak layak digunakan masyarakat.
“Orang tua akan berusaha agar anaknya tetap sekolah, tetap berobat ketika sakit, dan tetap hidup layak. Begitu pula pemerintah. Infrastruktur yang baik adalah kebutuhan masyarakat yang harus kami penuhi,” katanya.
DPRD dan Bupati Dukung Penuh Program Infrastruktur
Gubernur juga mengapresiasi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memberikan persetujuan atas anggaran proyek ini. Menurutnya, proyek Rp 604,8 miliar ini bisa berjalan karena adanya kesamaan visi antara pemerintah daerah dan legislatif.
“Alhamdulillah seluruh anggota DPRD memahami kondisi daerah dan berpihak kepada rakyat. Ketika kami meminta dukungan untuk membangun jalan-jalan ini, mereka memberikan persetujuan demi kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid. Ia juga berterima kasih kepada para bupati yang terus memperjuangkan pembangunan di wilayah masing-masing.
