PALU — Kepastian keberlanjutan belajar 80 siswa menjadi poin utama pertemuan antara Gubernur Sulawesi Tengah H Anwar Hafid dan perwakilan SMKN 1 Batui. Para siswa saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Batui Selatan, Kabupaten Banggai, sambil menunggu sekolah induk mereka memenuhi seluruh persyaratan operasional.
Anwar Hafid meminta proses perizinan tidak dipaksakan melebihi prosedur, namun tetap dikebut agar siswa segera mendapat kepastian status.
"Sekarang kita proses saja, tidak usah terburu-buru, sambil kita urusi semua supaya sesuai prosedur. Tapi kalau bisa, usahakan surat izinnya secepatnya dikeluarkan," ujar Anwar Hafid dalam pertemuan tersebut.
Siswa Baru Diminta Ditahan Sampai Sekolah Resmi Beroperasi
Gubernur menegaskan SMKN 1 Batui belum boleh menerima siswa baru sebelum seluruh persyaratan operasional terpenuhi. Aturan itu diberlakukan agar kegiatan belajar mengajar berjalan resmi dan tidak menimbulkan masalah administratif di kemudian hari.
Bagi 80 siswa yang kini dititipkan, skema pengembalian sudah disiapkan. Mereka direncanakan kembali menjadi siswa SMKN 1 Batui begitu sekolah siap beroperasi, dengan jurusan yang disesuaikan program pendidikan yang sedang mereka jalani.
Anggaran USB Masuk Rencana 2027, Lahan Sudah Dihibahkan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merencanakan dukungan anggaran pada 2027 untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 1 Batui. Lahan untuk proyek tersebut diketahui telah dihibahkan kepada Pemprov Sulteng.
Target operasional normal sekolah itu adalah tahun ajaran baru 2027, setelah izin dan dokumen pendukung rampung. Dinas Pendidikan tengah menyiapkan berkas perizinan operasional, termasuk studi kelayakan dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
"Seluruh tahapan administrasi dan pembangunan diharapkan berjalan sesuai ketentuan sehingga SMKN 1 Batui dapat beroperasi secara resmi dan memberikan kepastian bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan tanpa terputus," ujar Anwar Hafid.
Bagi warga Batui, kepastian ini menutup kekhawatiran putus sekolah yang sempat membayangi puluhan pelajar. Tahap berikutnya ada di tangan Dinas Pendidikan: merampungkan dokumen perizinan agar pembangunan USB bisa berjalan sesuai jadwal tahun ajaran 2027.
