SULAWESI TENGAH — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut PT Kaltim Prima Coal masih mengajukan izin impor solar meski Indonesia sudah menutup keran impor solar lewat program B50. Sindiran itu disampaikan langsung di hadapan Ketua Umum KADIN Anindya Bakrie, yang juga petinggi Grup Bakrie.
Paragraf pembuka: Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga menjabat Menteri ESDM, mengungkapkan hal itu dalam Rakernas III HIPPI Tahun 2026 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin. Ia menyebut permintaan izin impor solar dari perusahaan tambang sebagai ganjalan di tengah upaya pemerintah menekan ketergantungan energi impor.
Solar Tak Lagi Impor, Kecuali untuk Tambang
Pemerintah menyatakan konsumsi solar nasional kini sepenuhnya dipenuhi dari dalam negeri setelah program B50 berjalan. Solar dengan campuran minyak kelapa sawit hingga 50 persen itu membuat Indonesia tak lagi membeli solar dari luar.
Namun, Bahlil menyebut masih ada perusahaan tambang yang meminta izin impor solar untuk operasional. Ia menunjuk PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang merupakan bagian dari Grup Bakrie.
"Kemarin aku baca nih, ajukan lagi KPC ini untuk BBM (impor), aku mau coret, aduh kawan lagi gitu loh. Ini beratnya di situ gitu loh," kata Bahlil, seperti dikutip dari keterangannya.
Ia menyampaikan hal itu tepat di hadapan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Anindya Bakrie. "Jadi solar kita tidak lagi impor, sudah clear, terkecuali perusahaannya Pak Anin untuk tambang. Aku mau coret, aduh kawan lagi ini, tapi kawan ini tidak paham-paham juga," ujarnya dengan nada bercanda.
B50 Dianggap Berhasil, E50 Jadi Target Berikutnya
Di balik sindiran itu, Bahlil memaparkan capaian program B50. Total konsumsi solar nasional mencapai 39 juta kiloliter per tahun, dan separuhnya kini dipasok dari CPO atau sawit.
"Solar kita tidak lagi kita impor, karena total konsumsi kita 39 juta kiloliter. Dari 39 juta kiloliter itu, 50%-nya itu kita pakai dari CPO, sawit," terangnya.
Keberhasilan B50 itu yang kemudian mendorong pemerintah menaikkan target campuran nabati untuk bensin. Bahlil menyebut pemerintah sedang mendorong penggunaan etanol hingga kadar 50 persen atau E50, jauh di atas implementasi saat ini.
Bensin Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Berbeda dari solar, bensin belum bisa lepas dari impor. Konsumsi gasoline dalam negeri mencapai 40 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya 18 hingga 19 juta kiloliter. Sisanya dipenuhi dari pembelian luar negeri.
Secara keseluruhan, Indonesia masih mengimpor sekitar satu juta barel BBM per hari. Produksi minyak mentah dalam negeri berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sedangkan konsumsinya mencapai 1,6 juta barel per hari.
Kondisi itu yang membuat pemerintah menempuh jalur energi alternatif nabati. "Bagaimana caranya agar tidak kita tergantung kepada dunia? Mau tidak mau kita harus mengoptimalkan seluruh potensi sumber-sumber energi kita di dalam negeri, baik berbentuk fosil lewat kenaikan lifting, maupun bagaimana cara kita untuk mendapatkan energi alternatif nabati," jelas Bahlil.
Etanol dan Harapan Kawasan Ekonomi Baru
Untuk mendorong E50, pemerintah menyiapkan bahan baku dari tebu, singkong, dan jagung. Bahlil menyebut pengembangan etanol berpotensi membuka kawasan pertumbuhan ekonomi baru di daerah penghasil komoditas tersebut.
"Bagaimana untuk cara yang membuat clear? Kita mau dorong etanol, kita mau dorong sampai dengan E50. Belajar daripada solar yang B50, dari B10 sampai B50. Supaya apa? Ini bahan bakunya dari tebu, singkong, jagung, ini bisa membangun kawasan pertumbuhan ekonomi baru," pungkasnya.
Penutup: Bagi Bumi Resources, permintaan izin impor solar KPC menjadi ujian tersendiri di tengah kebijakan energi yang makin ketat. Sementara bagi pemerintah, keberhasilan B50 menjadi modal politik untuk mendorong E50, meski tantangan produksi bensin dalam negeri masih jauh dari terpenuhi.
