PALU — Aksi digelar Aliansi Mahasiswa Morowali Menggugat dengan membawa satu pesan utama: menyelamatkan Morowali dari eksploitasi yang dinilai tak berpihak pada warga. Massa yang tergabung dalam IP2MM dan delapan paguyuban kecamatan menyebut krisis lingkungan, konflik agraria, serta ketimpangan pembangunan infrastruktur sebagai alasan utama turun ke jalan.
Mereka menilai persoalan di Morowali sudah berlangsung lama dan menyentuh langsung kehidupan warga di sekitar kawasan tambang. Dampaknya terasa mulai dari kerusakan lingkungan hingga ketimpangan pembangunan antarkecamatan.
Sepuluh Tuntutan yang Dibongkar Massa Aksi
Dalam aksi tersebut, massa membongkar sepuluh tuntutan yang menjadi keresahan warga Morowali. Tuntutan pertama menyasar evaluasi total terhadap seluruh perusahaan, tata kelola pertambangan, hingga standar keselamatan kerja yang berlaku di Morowali.
Mereka juga menuntut transparansi penuh atas pengelolaan dan penyaluran dana CSR dari seluruh perusahaan yang beroperasi di sana. Selain itu, massa mendesak penghentian pemberian IUP baru di seluruh wilayah Morowali untuk mencegah krisis ekologis yang semakin parah.
Dua tuntutan lain menyoroti pencabutan IUP PT BAP yang akan kembali beroperasi di Desa Puungkoilu, serta penghentian dan penindakan tegas terhadap seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang masih bebas berkeliaran.
Massa juga mendesak pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan dan pemerataan infrastruktur secara adil di semua wilayah. DLH Morowali diminta segera menyelesaikan kerusakan lingkungan akibat tambang.
Gubernur Sulteng bersama Satgas PKA didesak menuntaskan konflik agraria, sementara konflik antara warga lokal dan tenaga kerja asing di kawasan Matarape juga menuntut penyelesaian yang tuntas dan adil.
Listrik Menui Kepulauan: Sudah Diresmikan, Belum Merata
Soal listrik menjadi salah satu sorotan dalam aksi tersebut. Massa menegaskan suplai listrik di Menui Kepulauan memang sudah diresmikan, namun belum merata secara menyeluruh di seluruh kecamatan.
Karena itu, mereka meminta Pemprov Sulteng mendesak Bupati Morowali agar segera merealisasikan suplai listrik 24 jam penuh secara merata untuk seluruh masyarakat Menui Kepulauan. Tuntutan itu telah disampaikan langsung ke DPRD Provinsi.
Seruan Orator: Jangan Biarkan Morowali Dieksploitasi
Seorang orator dalam aksi tersebut menegaskan bahwa kehadiran massa bukan sekadar menyampaikan orasi.
"Kami menuntut langkah serius dan tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Jangan biarkan Morowali terus dieksploitasi tanpa kepastian kesejahteraan, keadilan agraria, dan keselamatan bagi masyarakatnya," teriak salah satu orator.
"Kehadiran kami bukan sekadar menyampaikan orasi, tapi ada kepedulian yang lebih besar yang tergerak dari hati nurani. Kami ingin menjaga tempat lahir dan besar kami dari pemerintah yang rakus tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat," lanjutnya.
Bagi massa aksi, Morowali bukan sekadar tanah tambang. Mereka menyebutnya sebagai tanah lahir yang harus diselamatkan, dan aksi di Palu menjadi penanda bahwa mahasiswa Morowali tidak lagi mau diam.
