MOROWALI — Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi dan memastikan keakuratan data penerima sebelum bantuan disalurkan. Arahan itu ia sampaikan di Aula Kantor Camat Menui Kepulauan, di hadapan perangkat daerah dan warga penerima manfaat.
Penyaluran bantuan di Menui Kepulauan mencakup tiga sektor sekaligus: pendidikan, sosial, dan perikanan. Kegiatan itu dirangkaikan dengan pembukaan Gerakan Pangan Murah yang menyasar kebutuhan pokok rumah tangga.
Bantuan Sosial untuk Disabilitas dan Keluarga Berisiko Stunting
Di sektor sosial, Pemkab Morowali menyalurkan satu unit kursi roda dan alat bantu dengar bagi penyandang disabilitas. Bantuan juga diberikan kepada keluarga berisiko stunting sebagai bagian dari intervensi gizi dan kesehatan keluarga.
Dinas Sosial menjadi OPD yang menangani penyaluran bantuan kelompok ini. Bupati meminta pendataan penerima diperbarui agar tidak ada warga berhak yang terlewat.
Freezer dan Rumpon untuk Nelayan, Seragam Gratis untuk Siswa
Nelayan di Menui Kepulauan menerima bantuan freezer untuk menyimpan hasil tangkapan dan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan. Dua jenis bantuan itu dinilai langsung menyentuh kebutuhan operasional nelayan di kawasan kepulauan.
Sementara di bidang pendidikan, Pemkab menyalurkan seragam sekolah gratis bagi siswa. Program itu menyasar kebutuhan perlengkapan belajar keluarga yang selama ini menjadi pengeluaran tambahan tiap tahun ajaran.
Gerakan Pangan Murah untuk Tekan Pengeluaran Rumah Tangga
Gerakan Pangan Murah dibuka bersamaan dengan penyaluran bantuan lintas sektor tersebut. Program ini menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pokok.
Pemkab berharap kegiatan itu meringankan pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga akses pangan di wilayah kepulauan. Warga Menui Kepulauan selama ini menghadapi biaya distribusi bahan pokok yang lebih tinggi dibanding wilayah daratan Morowali.
"Jangan Berikan kepada yang Tidak Membutuhkan"
Bupati menegaskan bantuan tidak boleh salah sasaran. Ia meminta OPD menindaklanjuti arahan itu dengan perbaikan data di lapangan.
"Pesan saya, bantuan ini harus diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Jangan memberikan kepada yang tidak membutuhkan. Saya tidak mau seperti itu, jadi perbaiki datanya dan berikan kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya," tegas Iksan.
Ia menyebut program pelayanan masyarakat akan dilaksanakan rutin setiap tahun. Penentuan penerima mengacu pada data penerima serta aspirasi masyarakat yang dihimpun bersama anggota legislatif dan pemerintah daerah.
"Kita hari ini melaksanakan program-program pemerintah, ada pendidikan, ada Dinas Sosial, ada perikanan. Saya menekankan sekali lagi, dalam urusan program pelayanan masyarakat ini kita akan melakukannya rutin setiap tahun dengan menggunakan data dan berbagai aspirasi dari teman-teman legislatif yang digabungkan dengan pemerintah daerah," ujarnya.
Evaluasi Data Jadi Kunci Program Tahunan
Iksan menekankan bantuan yang disalurkan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, manfaat nyata bagi penerima menjadi ukuran keberhasilan program.
Karena itu, ia meminta perangkat daerah terus mengevaluasi data dan pelaksanaan program. Kesalahan penentuan penerima menjadi perhatian utama dalam arahan tersebut.
Melalui penyaluran bantuan lintas sektor itu, Pemkab Morowali berharap pelayanan berjalan lebih efektif — dari pemenuhan kebutuhan sosial, dukungan pendidikan, penguatan usaha perikanan, hingga akses pangan terjangkau bagi warga Menui Kepulauan.
