PALU — Muhammad Safri, anggota DPRD Sulawesi Tengah, meminta Pemprov Sulteng tidak lengah meski telah meraih opini WTP dari BPK. Ia menyoroti potensi kebocoran pendapatan daerah yang mencapai Rp 17,44 miliar. Menurutnya, raihan opini WTP kerap membuat pemerintah daerah terlena dan abai terhadap potensi penerimaan yang belum tergarap maksimal.
Potensi Bocor di Sektor Mana Saja?
Safri merinci, angka Rp 17,44 miliar tersebut merupakan akumulasi dari beberapa pos pendapatan yang belum tertagih atau belum dioptimalkan. Ia menyebut sektor pajak daerah dan retribusi menjadi salah satu sumber utama potensi kehilangan itu. "Jangan sampai opini WTP membuat kita puas diri. Masih ada Rp 17,44 miliar lebih yang seharusnya bisa masuk ke kas daerah," ujar Safri dalam keterangannya di Palu, baru-baru ini.
WTP Bukan Segalanya
Politisi itu menegaskan bahwa opini WTP hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan jaminan bahwa semua pendapatan sudah masuk. Ia mendorong Pemprov untuk melakukan audit kinerja dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemungutan pajak dan retribusi. "Kalau ada potensi yang hilang, harus segera dicari solusinya. Jangan dibiarkan," tegasnya.
Fakta Singkat Potensi Kehilangan Pendapatan Sulteng
- Total potensi kerugian: Rp 17,44 miliar dari berbagai pos penerimaan daerah.
- Penyebab utama: Optimalisasi pajak daerah dan retribusi yang belum maksimal.
- Peringatan keras: Opini WTP dari BPK tidak boleh membuat Pemprov lengah dalam mengelola pendapatan.
Apa Langkah Pemprov Selanjutnya?
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov Sulteng belum memberikan tanggapan resmi atas peringatan dari Safri. Namun, dorongan untuk melakukan pemetaan ulang potensi pendapatan dan memperketat sistem pengawasan dinilai mendesak. Jika tidak segera diantisipasi, kebocoran pendapatan tahun ini bisa lebih besar dari angka yang disebutkan.
Safri berharap Gubernur dan jajarannya segera membentuk tim khusus untuk mengejar potensi pendapatan yang hilang. "Jangan menunggu akhir tahun baru bergerak. Kerugian Rp 17,44 miliar itu uang rakyat yang bisa digunakan untuk pembangunan," pungkasnya.
