PALU — DPRD Sulawesi Tengah angkat bicara soal pengelolaan dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng. Dalam pernyataan resmi yang diterima di Palu, legislatif menekankan bahwa seluruh proses pencairan dan penggunaan dana hibah harus berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ketua DPRD Sulteng menyebutkan, dana hibah yang sah secara regulasi sudah seharusnya dikelola dengan baik. "Dana hibah ini sah sesuai aturan, namun harus dikelola transparan, tepat sasaran, dan bermanfaat," ujarnya, Kamis (13/3).
Mengapa Transparansi Dana Hibah Krusial di Sulteng?
Tekanan untuk mengawal ketat dana hibah muncul seiring besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan setiap tahun. DPRD menilai, tanpa pengawasan yang ketat, dana hibah rawan tidak tepat sasaran dan gagal menyentuh kebutuhan riil warga.
"Kemanfaatan untuk masyarakat adalah ukuran utama. Jangan sampai dana yang sudah dialokasikan besar, tapi dampaknya tidak dirasakan langsung oleh warga di kampung-kampung," tambah anggota Komisi terkait DPRD Sulteng.
Fakta Singkat: Prinsip Pengelolaan Dana Hibah
- Transparan: Seluruh proses perencanaan hingga pelaporan harus dapat diakses publik.
- Tepat Sasaran: Penerima hibah harus lembaga atau organisasi yang sesuai dengan kriteria perundang-undangan.
- Bermanfaat: Output kegiatan harus memberikan dampak positif langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Apa Langkah DPRD Selanjutnya?
DPRD Sulteng berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan dana hibah melalui fungsi pengawasan. Legislatif akan meminta laporan pertanggungjawaban secara berkala dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyalurkan hibah.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali untuk kepentingan publik. DPRD juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyelewengan dana hibah di lingkungan Pemprov Sulteng.
