SULAWESI TENGAH — Jakarta — Pengawasan ketat terhadap ekspor sumber daya alam mulai menunjukkan hasil. Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), lembaga baru di bawah Danantara Indonesia, mengklaim telah menemukan celah kebocoran devisa yang signifikan dari tiga komoditas strategis: batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferroalloy.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa sejak beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI telah mengintegrasikan data dari berbagai kementerian untuk memantau kewajaran harga ekspor. Hasil analisis terhadap ribuan transaksi menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada harga yang dilaporkan eksportir.
"Yang tadinya ada gap antara indeks dan declared price, sekarang harganya sangat menempel dengan harga indeks. Kalau dibilang ada under-invoicing, datanya kami ada, tapi alhamdulillah sekarang sudah membaik," ujar Rosan dalam peluncuran tata kelola ekspor SDA di Wisma Danantara, Senin (24/8/2026).
Mengapa Under-Invoicing Jadi Musuh Utama?
Praktik under-invoicing adalah modus melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya. Selisihnya biasanya ditampung di luar negeri, sehingga negara kehilangan penerimaan pajak dan devisa. Selain itu, ada juga transfer pricing, yaitu rekayasa harga antarperusahaan afiliasi yang membuat keuntungan tercatat di negara dengan pajak lebih rendah.
CEO DSI, Luke Mahony, menjelaskan bahwa pihaknya tidak menambah birokrasi baru. "Peran kami di tahap awal adalah mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam sistem kementerian. Tujuannya memanfaatkan data yang ada, lalu mengevaluasi efektivitas mekanisme untuk mengidentifikasi transfer pricing dan under-invoicing," jelasnya.
Total nilai ekspor tiga komoditas yang diawasi mencapai hampir US$ 70 miliar. Rinciannya, batu bara sekitar US$ 30,35 miliar, CPO US$ 22,67 miliar, dan ferroalloy US$ 16,43 miliar. Dengan nilai sebesar itu, potensi kebocoran kecil pun berdampak besar pada penerimaan negara.
Ekspansi Pengawasan ke 50 Pelabuhan
Melihat hasil awal yang positif, pemerintah berencana memperluas cakupan pengawasan DSI hingga 50 pelabuhan di 25 provinsi. Saat ini, DSI baru memantau transaksi dari pelabuhan utama untuk tiga komoditas tersebut.
Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai langkah DSI tepat, tetapi perlu didukung payung hukum yang kuat. "DSI sangat memungkinkan untuk menerima mandat sebagai pengawas ekspor komoditas strategis. Kini tinggal dibekali payung hukum yang memadai," katanya.
Pengawasan yang lebih luas diharapkan mampu menutup celah manipulasi di daerah-daerah yang selama ini kurang terpantau. Dengan integrasi data yang semakin rapat, kesenjangan antara harga laporan dan harga pasar semakin menyempit.
Bagi Indonesia, keberhasilan DSI menekan kebocoran devisa berarti tambahan ruang fiskal untuk pembangunan. Potensi US$ 5 miliar yang ditemukan setara dengan belanja infrastruktur dalam skala besar atau subsidi yang bisa menjangkau jutaan masyarakat.
