Pencarian

Dukungan Infrastruktur untuk DOB, Menteri Dody Hanggodo Tinjau Progres di Papua Tengah

Selasa, 11 Agustus 2026 • 20:12:12 WIB
Dukungan Infrastruktur untuk DOB, Menteri Dody Hanggodo Tinjau Progres di Papua Tengah
Dukungan Infrastruktur untuk DOB, Menteri Dody Hanggodo Tinjau Progres di Papua Tengah

JAKARTA - Dukungan infrastruktur bagi Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah terus digenjot Kementerian Pekerjaan Umum, dengan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan di Kabupaten Nabire yang kini memasuki tahap lanjutan.

Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan progres konstruksi per 9 Agustus 2026 mencapai 36,90 persen. Seluruh bangunan fisik ditargetkan selesai Desember 2026.

Pekerjaan yang dimulai sejak 20 Oktober 2025 ini dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar dari APBN.

"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.

Kementerian PU turut menyiapkan penataan kawasan berupa gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta pekerjaan plambing dan elektrikal.

Pekerjaan penataan kawasan yang berjalan sejak Desember 2025 ini ditargetkan tuntas Desember 2026, dengan progres saat ini mencapai 25,34 persen. Sejumlah pekerjaan berlangsung antara lain penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.

Kawasan pusat pemerintahan ini berjarak sekitar 15,5 kilometer atau 30 menit dari Bandar Udara Douw Aturure, dan sekitar 28,5 kilometer atau 60 menit dari pusat Kabupaten Nabire menggunakan kendaraan roda empat.

Rangkaian dukungan infrastruktur ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai bagian penting pembangunan nasional yang inklusif, sekaligus menjadi bagian dari PU 608, momentum Kementerian PU menghadirkan pembangunan infrastruktur bermanfaat nyata bagi masyarakat.

Follow paluonline.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks