PALU — Rapat koordinasi virtual digelar Kanwil Kemenkum Sulteng pada Jumat (17/7/2026) untuk mematangkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan forum ICJS. Apel pagi yang diikuti seluruh unsur pimpinan, pejabat fungsional, hingga tenaga outsourcing itu sekaligus menjadi ajang konsolidasi target kinerja jajaran.
Apa Itu Forum ICJS dan Mengapa Penting untuk Sulteng?
ICJS merupakan sistem peradilan pidana terpadu yang menyinergikan proses penegakan hukum dari tahap penyidikan hingga pemasyarakatan. Di Sulawesi Tengah, forum ini dinilai krusial untuk menyelaraskan kebijakan antarlembaga yang selama ini berjalan parsial.
Rakhmat Renaldy menyebut forum ini akan menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan pelayanan hukum yang lebih terintegrasi. "Ini merupakan forum strategis yang akan memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan sistem hukum di Sulawesi Tengah," ujarnya dalam apel virtual.
Sinergi dengan Kesbangpol untuk Program Tepat Sasaran
Kanwil Kemenkum Sulteng juga memperkuat koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah. Langkah ini diambil agar berbagai program pelayanan dan perlindungan hukum yang dirancang benar-benar berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Menurut Rakhmat, kolaborasi dengan Kesbangpol akan memastikan program-program hukum tidak sekadar seremonial, melainkan memberikan manfaat langsung dan terukur. "Kita ingin seluruh program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Karena itu koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi harus terus diperkuat," tutupnya.
Dukungan Penuh dari Seluruh Jajaran Kanwil
Dalam kesempatan yang sama, Rakhmat Renaldy memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ICJS. Ia mendorong agar semangat kolaborasi terus dijaga untuk mencapai target-target kinerja berikutnya.
Forum ICJS dijadwalkan akan menghadirkan unsur Forkopimda, aparat penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan, akademisi dari perguruan tinggi di Sulteng, serta perwakilan pemerintah daerah. Kehadiran multipihak ini diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah.
