SULAWESI TENGAH — Kesenjangan antara pagu indikatif dan kebutuhan operasional Polri mencapai Rp 66,1 triliun. Angka itu muncul setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Februari 2026 mengajukan usulan awal Rp 178,6 triliun kepada pemerintah. Setelah melalui proses rasionalisasi yang mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kebutuhan ideal Polri membengkak menjadi Rp 184,1 triliun.
“Pagu indikatif Polri untuk tahun anggaran 2027 masih di bawah kebutuhan ideal anggaran yang diusulkan Polri,” kata Dedi di hadapan anggota Komisi III DPR, seperti dikutip dari Antara.
Belanja Modal Mendominasi, Siapkan Kendaraan Listrik hingga Markas di Perbatasan
Dari total tambahan yang diminta, porsi terbesar—Rp 40,6 triliun—dialokasikan untuk belanja modal. Rinciannya mencakup pengadaan kendaraan listrik untuk pelayanan masyarakat, kendaraan khusus Korps Brimob, pembangunan markas komando (mako) Polda, Polres, Polsek, dan pos polisi di wilayah perbatasan.
Sebagian anggaran juga akan digunakan untuk pembangunan rumah dinas anggota Polri serta pengadaan peralatan khusus dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu 2029. Langkah ini, menurut Dedi, merupakan bagian dari transformasi Polri menjadi institusi yang lebih profesional dan adaptif terhadap dinamika strategis.
Alasan di Balik Kenaikan: Ancaman Siber hingga Program Asta Cita
Wakapolri menyebutkan beberapa faktor yang mendorong kenaikan kebutuhan anggaran. Pertama, perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional yang semakin kompleks. Kedua, tantangan di bidang teknologi informasi dan siber yang membutuhkan investasi peralatan dan sumber daya manusia khusus.
Selain itu, peningkatan kebutuhan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) serta penegakan hukum untuk mendukung program Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto menjadi pertimbangan utama. “Kiranya hasil rapat kerja ini dapat mempertimbangkan penyesuaian maupun penambahan anggaran berdasarkan usulan kebutuhan anggaran,” ujar Dedi menandaskan.
Pagu Indikatif vs Realitas Operasional
Saat ini, pagu indikatif Polri tahun 2027 yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas baru sebesar Rp 118 triliun. Dengan usulan tambahan Rp 66,1 triliun, total anggaran yang diminta Polri melonjak 56 persen dari pagu yang ada. Keputusan akhir akan bergantung pada pembahasan lebih lanjut antara Polri, DPR, dan pemerintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
