PARIGI MOUTONG — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah turun langsung ke sawah. Bukan untuk mengusut perkara, melainkan memanen jagung di lahan seluas 5 hektare yang dikelola bersama petani di Kabupaten Parigi Moutong.
Kajati Sulteng Zullikar Tanjung memimpin langsung panen jagung varietas NK 212 Sakti di lahan yang sebelumnya ditanam pada Februari 2026. Ia menegaskan bahwa mewujudkan swasembada pangan bukan hanya tanggung jawab kementerian teknis.
"Kami juga memiliki tanggung jawab menjaga ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi petani dan pemerintah daerah di sektor pertanian," kata Zullikar di sela-sela panen, Senin.
Hasil Panen Diproyeksikan Capai 12 Ton per Hektare
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Parigi Moutong Sofiana menyebutkan, dari lahan seluas 5 hektare itu, hasil ubinan produksi diproyeksikan mencapai 10 hingga 12 ton jagung pipil kering per hektare. Angka itu tergolong tinggi untuk komoditas jagung di daerah tersebut.
Sofiana menambahkan, harga jagung pipil kering saat ini berkisar Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Dengan harga tersebut, petani disebut sangat diuntungkan.
Dua Program Khusus untuk Ketahanan Pangan
Keterlibatan jajaran Adiyaksa dalam program ini dijalankan melalui dua skema, yakni Jaksa Mandiri Pangan dan Desa Mandiri Pangan. Keduanya dirancang untuk mendampingi petani dari hulu ke hilir, bukan sekadar seremoni tanam dan panen.
Zullikar menekankan, kegiatan ini membangun lebih dari sekadar hasil panen. "Terbangun gotong royong dan kekeluargaan," ujarnya.
Ia menambahkan, ketahanan pangan merupakan pondasi bagi rakyat Indonesia untuk bertahan hidup. Karena itu, memperkuat ketahanan pangan menuju swasembada membutuhkan kolaborasi lintas sektor, bukan kerja sendiri-sendiri.
Pemda Diminta Bantu Perluasan Lahan
Kejati Sulteng berkomitmen melanjutkan program tersebut. Zullikar berharap pemerintah daerah dapat membantu perluasan lahan agar dampaknya lebih luas bagi petani di Parigi Moutong dan sekitarnya.
Program ini menjadi salah satu contoh konkret aparat penegak hukum yang tidak hanya bekerja di ruang sidang, tetapi juga turun ke lapangan untuk mendukung program strategis nasional.
