SULAWESI TENGAH — Pemerintah Iran dan Oman tengah memfinalisasi kesepakatan bersama yang akan mengubah tata kelola pelayaran di Selat Hormuz. Pernyataan bersama itu, menurut Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, akan segera diterbitkan setelah kedua negara mencapai hasil konsultasi yang memuaskan.
"Kami telah berkonsultasi erat dengan Oman mengenai masalah ini dan mencapai hasil yang memuaskan. Kami mungkin akan segera menerbitkan program bersama dan mengeluarkan pernyataan bersama," kata Araghchi di televisi pemerintah Iran, Sabtu (13/6), seperti dikutip dari Sputnik.
Bukan Pungutan Baru, Melainkan Biaya Layanan
Araghchi menegaskan bahwa tidak ada rencana pengenaan bea masuk baru bagi kapal-kapal yang melintas. Namun, ia mengakui bahwa biaya untuk layanan tertentu tengah dipertimbangkan dalam kerangka hukum yang akan disepakati.
"Tidak ada pembicaraan tentang pengenaan bea masuk, tetapi biaya untuk layanan sedang dipertimbangkan," ujarnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa perubahan mendasar lebih bersifat administratif dan legal, bukan fiskal.
Perubahan Fundamental di Jalur Minyak Dunia
Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai jalur pelayaran terbuka tanpa kerangka hukum khusus yang mengikat. Araghchi secara eksplisit menyatakan bahwa situasi di selat tersebut tidak akan pernah sama lagi setelah keputusan ini diambil.
"Setelah keputusan Iran, situasi di Selat Hormuz tidak akan pernah sama lagi: kerangka hukum yang sesuai dengan hukum internasional harus ditetapkan untuk jalur tersebut," tegas Araghchi. Langkah ini dinilai sebagai upaya Teheran untuk melegitimasi kontrolnya atas perairan sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Oman itu.
Posisi Strategis Oman sebagai Mitra Negosiasi
Keterlibatan Oman sebagai mitra dalam kesepakatan ini menjadi kunci. Muscat selama ini dikenal sebagai mediator netral di kawasan Teluk dan memiliki hubungan baik dengan Iran maupun negara-negara Arab Teluk lainnya. Konsultasi erat dengan Oman menunjukkan bahwa Teheran berusaha membangun legitimasi regional sebelum menerapkan kerangka hukum baru tersebut.
Selat Hormuz merupakan salah satu titik paling strategis di dunia. Sekitar 20 persen pasokan minyak global—atau setara dengan 17 juta barel per hari—melewati jalur ini. Setiap gangguan di selat tersebut berpotensi memicu lonjakan harga energi global dan mengganggu rantai pasokan negara-negara konsumen utama, termasuk Jepang, Korea Selatan, India, dan China.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Oman maupun rincian jadwal penerbitan dokumen bersama kedua negara. Pengamat hubungan internasional menilai langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Iran untuk memperkuat posisi tawarnya di kawasan di tengah ketegangan dengan Barat.
