PALU — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A Lamadjido memimpin pembahasan penguatan kerja sama pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan dalam forum yang melibatkan Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan sejumlah instansi terkait. Pertemuan itu menjadi ajang menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan di provinsi tersebut.
Reny menegaskan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan merupakan bagian penting agar program kesehatan pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
"Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyamakan kembali persepsi kita dalam pelayanan kesehatan, khususnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui Program Berani Sehat," ujarnya.
217 Ribu Warga Sulteng Sudah Rasakan Manfaat Berani Sehat
Sejak program itu berjalan, pemerintah daerah memperluas cakupan kepesertaan sekaligus memastikan warga mendapat pelayanan kesehatan tanpa terkendala administrasi. Hingga kini, sekitar 217 ribu masyarakat Sulawesi Tengah telah menikmati manfaat Program Berani Sehat.
Capaian itu dinilai menunjukkan peran kolaborasi pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam membuka akses pelayanan kesehatan. Reny menyebut pemerintah provinsi terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan dari waktu ke waktu.
Aplikasi SeHati Jadi Kunci Pelayanan Saat Status Kepesertaan Bermasalah
Salah satu kekuatan Berani Sehat terletak pada pemanfaatan aplikasi SeHati. Aplikasi itu memungkinkan warga tetap mendapat pelayanan ketika menghadapi persoalan status kepesertaan BPJS Kesehatan.
Pasien yang belum memiliki kartu atau status kepesertaan tidak aktif dapat langsung diverifikasi melalui SeHati. Proses pelayanan pun bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu penyelesaian administrasi.
"Aplikasi SeHati ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinas Sosial. Ini yang harus kita terus perkuat supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terhambat karena persoalan administrasi," jelas Reny.
Pembaruan Data Diminta Rutin agar Tidak Ada Warga Terlewat
Reny menilai pembaruan data menjadi salah satu kunci keberhasilan kerja sama tersebut. Pemerintah kabupaten dan kota diminta memperbarui data secara berkala agar pemerintah mengetahui secara akurat siapa yang membutuhkan intervensi jaminan kesehatan.
Sinkronisasi data diperlukan untuk memastikan tidak ada masyarakat terlewat, sekaligus menghindari data ganda atau data yang sudah tidak relevan.
"Data ini harus terus kita update. Kalau datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang harus kita bantu dan pelayanan bisa diberikan dengan lebih tepat," tegasnya.
Rp 121 Miliar Dialokasikan untuk Kepesertaan BPJS Kesehatan 2026
Komitmen pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat ditunjukkan melalui alokasi sekitar Rp 121 miliar pada 2026 untuk kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemprov juga membantu membiayai warga kurang mampu yang belum dapat ditanggung pemerintah kabupaten/kota.
Pada 2025, dukungan pembiayaan tersebut mencapai sekitar Rp 68 miliar bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan.
"Pemerintah provinsi hadir untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita bekerja untuk rakyat Sulawesi Tengah," katanya.
Reny menegaskan kerja sama pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kepesertaan. Kualitas dan kemudahan pelayanan harus terus ditingkatkan.
Berbagai tantangan yang masih ditemukan di lapangan diminta dijadikan persoalan bersama yang diselesaikan lewat koordinasi dan kolaborasi.
"Apapun masalah dan tantangannya, mari kita hadapi bersama. Yang paling penting adalah masyarakat Sulawesi Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik," pungkasnya.
Forum tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi bersama terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan di Sulteng, termasuk memperkuat koordinasi antara pemprov, pemerintah kabupaten/kota, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
