SULAWESI TENGAH — Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan koordinasi lintas sektor telah dilakukan untuk memastikan transisi dari penanganan darurat menuju pemulihan hunian berjalan mulus. Ia menyebut telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta Gubernur NTT untuk menyamakan data dan kebutuhan di lapangan.
"Saya tahu ini masih masa dalam tanggap darurat, tapi kita juga seperti di Sumatera pada saat tanggap darurat kita juga sudah mulai bekerja sama membangun hunian tetap. Jadi kita harus bekerja lebih cepat lagi sesuai arahan Presiden Prabowo untuk rakyat kita," ujar Maruarar di Wisma Mandiri Jakarta, Senin (17/8/2026).
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diumumkan pada hari yang sama mencatat korban jiwa terbanyak berada di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Pendataan korban dan kerusakan bangunan masih terus dilakukan oleh BNPB.
Fokus pada Tahap Pemulihan, Bukan Respons Darurat
Maruarar menegaskan kementeriannya tidak terlibat dalam operasi evakuasi atau distribusi bantuan logistik, melainkan bertanggung jawab pada penyediaan tempat tinggal layak setelah kondisi darurat berakhir. Perbedaan fase penanganan ini, menurut dia, menuntut perencanaan yang matang sejak awal agar warga tidak menunggu terlalu lama di lokasi pengungsian.
"Kita juga sudah rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), saya juga sudah koordinasikan di internal, saya juga sudah koordinasi dengan bapak gubernur. Saya sudah pesankan kita bekerja lebih cepat, koordinasi lebih cepat, lebih akurat," kata Maruarar.
Koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi krusial untuk menentukan lokasi pembangunan hunian tetap, jumlah unit yang dibutuhkan, serta skema penanganan bagi warga yang rumahnya rusak berat maupun ringan.
Presiden Kerahkan BUMN dan Bantuan Logistik
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memastikan penanganan gempa dilakukan lintas sektor, tidak hanya mengandalkan aparatur sipil negara. Sebanyak 50.000 paket sembako telah dikirim ke NTT pada Sabtu (15/8/2026) untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang mengungsi.
Perum Bulog, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk diminta terlibat langsung dalam operasi di lapangan. Keterlibatan BUMN ini mencakup pemulihan jaringan listrik, pasokan energi, serta konektivitas telekomunikasi yang sempat terganggu akibat gempa.
Presiden menempatkan keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama dalam kondisi darurat. Namun, pemerintah memastikan proses pemulihan tidak berhenti pada distribusi bantuan, melainkan berlanjut ke tahap rekonstruksi infrastruktur vital dan permukiman warga.
Koordinasi Data Jadi Kunci Percepatan Pembangunan
Kementerian PKP menilai akurasi data korban dan kerusakan menjadi prasyarat utama agar pembangunan hunian tetap tepat sasaran. Perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah kerap menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan pemulihan pada bencana-bencana sebelumnya.
Maruarar menegaskan kementeriannya akan mengikuti arahan pemerintah pusat untuk mempercepat seluruh proses tersebut. "Kita harus bekerja lebih cepat lagi sesuai arahan Presiden Prabowo untuk rakyat kita," ujarnya menegaskan komitmen percepatan di tengah situasi darurat yang masih berlangsung.
Hingga berita ini diturunkan, BNPB masih melakukan pendataan menyeluruh terhadap dampak kerusakan bangunan dan jumlah pengungsi yang tersebar di sejumlah kabupaten di NTT.
