SIGI — Prestasi membanggakan diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sigi. Daerah yang dikenal dengan sektor pertaniannya ini dinobatkan sebagai yang terbaik dalam mengendalikan laju inflasi di tingkat nasional.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam sebuah forum evaluasi kinerja daerah. Sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Sigi menerima insentif fiskal senilai Rp3 miliar.
Insentif Rp3 Miliar untuk Perkuat Stabilisasi Harga
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi menyebutkan bahwa dana insentif akan difokuskan pada program-program yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat. “Prioritas utama kami adalah memastikan pasokan bahan pokok tetap terjangkau, terutama menjelang hari besar keagamaan,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Langkah konkret yang telah dijalankan Sigi antara lain operasi pasar murah dan penguatan kerja sama dengan petani lokal. Kebijakan ini dinilai efektif menekan gejolak harga di tingkat konsumen.
Fakta Singkat: Kunci Keberhasilan Sigi
- Koordinasi lintas sektor: Pemkab Sigi rutin menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap pekan.
- Ketersediaan data real-time: Tim pengendali inflasi daerah memantau harga sembako di 12 pasar tradisional secara harian.
- Intervensi langsung: Pemkab mengalokasikan dana belanja tak terduga untuk subsidi ongkos angkut komoditas dari petani ke pasar.
Apa Dampaknya bagi Warga Sigi?
Bagi masyarakat, keberhasilan ini berarti harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan cabai relatif stabil. Dalam beberapa bulan terakhir, inflasi tahunan di Sigi tercatat di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Tengah.
Seorang pedagang di Pasar Inpres Sigi mengaku merasakan perbedaannya. “Harga cabai rawit tidak naik drastis seperti tahun lalu. Kami bisa jual dengan harga wajar,” katanya.
Langkah Selanjutnya: Mempertahankan Prestasi
Pemkab Sigi tidak berencana berpuas diri. Insentif Rp3 miliar akan digunakan untuk membangun gudang penyangga pangan di tiga kecamatan. Fasilitas ini diharapkan mampu menyimpan cadangan beras dan jagung saat panen raya, sehingga stok tetap aman saat paceklik.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperluas program digitalisasi data harga. Langkah ini bertujuan mempercepat pengambilan keputusan jika terjadi lonjakan harga di salah satu kecamatan.
