POSO — Separuh warga Kota Poso dipastikan tak lagi bisa mengakses hak subsidi gas melon melalui jalur resmi. Distribusi yang tersendat menyebabkan komoditas ini nyaris mustahil ditemukan di pangkalan resmi tiga hari terakhir. Warga di Poso Kota justru mengantre di pengecer informal yang menjual dengan harga selangit.
Harga Melonjak Tiga Kali Lipat, Pengecer Informal Kebanjiran Stok
Berdasarkan pantauan di lapangan, harga gas melon di kios-kios kecil melambung hingga Rp60.000 per tabung. Padahal, HET yang ditetapkan pemerintah untuk Wilayah 1 Poso hanya Rp20.000. Bahkan sebelum krisis ini, harga di pengecer sudah bertengger di angka Rp45.000 sampai Rp50.000 per tabung.
Kondisi kontradiktif terjadi: pangkalan resmi kosong, sementara tabung-tabung gas bersubsidi justru menumpuk di pengecer informal. Fakta ini memperkuat dugaan adanya kebocoran distribusi yang tidak diawasi secara ketat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso.
Pasokan Diimpor dari Sulsel, Jalan Rusak Jadi Biang Kerok
Investigasi di tingkat bawah mengungkap fakta ironis. Gas bersubsidi yang beredar di Kabupaten Poso ternyata bukan berasal dari rantai pasok lokal Sulawesi Tengah, melainkan harus “diimpor” dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketergantungan pada pasokan luar daerah ini menjadi titik lemah ketika infrastruktur jalan memburuk.
Menurut penuturan sejumlah pengecer, tersendatnya pasokan kali ini dipicu oleh macetnya armada truk pengangkut elpiji di jalur trans Poso–Pendolo. Proses penimbunan dan licinnya medan di sekitar Desa Didiri akibat proyek peningkatan jalan membuat truk-truk logistik tak mampu bergerak cepat mengejar tenggat kebutuhan lebaran warga kota.
Sidak Pemkab Dinilai Hanya Akting, Warga Minta Tindakan Tegas
Sebelum kelangkaan memuncak, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Poso bersama Tim Satgas Pangan telah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak). Namun, langkah itu menuai kritik pedas. Masyarakat menilai sidak tersebut hanya bersifat reaktif dan seremonial, tanpa menyentuh akar masalah sistemik di tingkat pangkalan.
“Kalau setiap menjelang hari raya kami harus membeli gas dengan harga mencekik, bahkan sampai Rp60.000, lalu apa gunanya ada SPBE di daerah ini? Apa sebenarnya kerja Pemerintah Kabupaten Poso dalam mengawal barang subsidi? Jangan cuma tahu sidak di depan kamera, tapi pasokan tetap gaib,” ujar seorang warga di kawasan Poso Kota, Kamis (6/6).
Fakta Singkat: Krisis Gas Melon di Poso
- Harga di pengecer: Rp60.000 per tabung (tiga kali lipat dari HET Rp20.000).
- Pangkalan resmi: kosong, warga mengantre di pengecer informal.
- Penyebab utama: truk logistik macet di jalur trans Poso–Pendolo akibat proyek jalan.
- Sumber pasokan: diimpor dari Sulawesi Selatan, bukan dari rantai pasok lokal Sulteng.
Masyarakat mendesak Pemkab Poso menghentikan retorika sidak seremonial dan mengambil tindakan hukum tegas, termasuk mencabut izin pangkalan nakal yang terbukti “bermain” dengan distribusi gas bersubsidi. Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Poso belum memberikan pernyataan resmi mengenai solusi konkret atas krisis ini.
