PALU — OJK Sulawesi Tengah menggandeng Hannah Asa Indonesia menggelar Bootcamp Literasi dan Inklusi Keuangan guna memastikan kelompok rentan memiliki hak akses yang setara terhadap layanan jasa keuangan. Fokus utama kegiatan ini menyasar komunitas penyandang disabilitas agar mereka mampu mengenali produk keuangan yang legal, aman, dan bermanfaat.
Kepala OJK Sulawesi Tengah Bonny Hardy Putra menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan edukasi keuangan yang inklusif. Menurutnya, pemahaman yang baik akan melindungi warga dari risiko layanan keuangan ilegal yang merugikan.
“Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memahami dan mengakses layanan keuangan yang aman, legal dan bermanfaat,” kata Bonny di Palu, Minggu.
Menutup Celah Literasi Keuangan di Sulawesi Tengah
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025, angka inklusi keuangan di Indonesia sebenarnya sudah menyentuh 80,51 persen. Namun, tingkat literasi atau pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan baru mencapai 66,46 persen.
Kesenjangan data ini menunjukkan banyak warga yang sudah menggunakan produk bank atau investasi, tetapi belum sepenuhnya mengerti cara mengelolanya. Edukasi di Palu ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis agar masyarakat tidak sekadar menjadi pengguna, tetapi juga menjadi pengelola keuangan yang cerdas.
Founder Hannah Asa Indonesia, Mardiyah menjelaskan bahwa kemandirian finansial bukan sekadar memiliki rekening bank. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam mengontrol arus kas dan mengambil keputusan sadar tanpa tekanan pihak lain.
“Mandiri finansial adalah kondisi ketika seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, memiliki kontrol atas arus kas, dan mampu mengambil keputusan keuangan secara sadar tanpa tekanan,” ujar Mardiyah.
Buku Saku Khusus untuk Akses Keuangan Ramah Disabilitas
Sebagai bentuk penguatan akses, OJK menyerahkan secara simbolis Buku Saku Pengelolaan Keuangan yang dirancang ramah disabilitas. Buku ini merupakan hasil kolaborasi lintas instansi antara OJK, Kementerian Sosial, Bappenas, dan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia.
Kehadiran panduan fisik ini diharapkan mempermudah penyandang disabilitas dalam mempelajari instrumen keuangan secara mandiri. Selain pembagian buku saku, ratusan peserta juga dibekali materi mengenai proteksi konsumen dan cara menghindari investasi bodong.
Kegiatan bootcamp ini turut melibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI) Sulawesi Tengah untuk memberikan wawasan mengenai investasi legal di pasar modal. Peserta diajarkan cara membedakan tawaran keuntungan logis dengan skema penipuan yang sering mengincar warga awam.
Strategi Kelola Dana Darurat dan Investasi Aman
Materi edukasi yang diberikan mencakup hal-hal mendasar seperti pengelolaan dana darurat dan perlindungan konsumen jasa keuangan. Pengetahuan ini dianggap krusial bagi komunitas inklusif agar mereka memiliki bantalan ekonomi saat menghadapi situasi tidak terduga di masa depan.
Pihak penyelenggara berharap literasi keuangan ini tidak berhenti sebagai teori di dalam kelas, melainkan menjadi gerakan nyata. Dengan pemahaman yang matang, komunitas penyandang disabilitas di Palu diharapkan lebih berdaya secara ekonomi dan siap menghadapi tantangan pasar keuangan yang kian kompleks.
Agenda ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari mitra perbankan hingga komunitas inklusif di Sulawesi Tengah. Kolaborasi ini menjadi sinyal kuat bahwa penguatan ekonomi daerah harus dimulai dari pemerataan akses informasi bagi seluruh warga.
