Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen mengawal kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional 2026. Langkah ini diambil guna memastikan perlindungan hak pekerja dan penciptaan lapangan kerja layak di tengah kemajuan industri daerah.
PALU — Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan komitmen politiknya untuk terus berdiri bersama kaum buruh pada momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Komitmen ini bertujuan memastikan setiap regulasi daerah mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, menyatakan bahwa peringatan 1 Mei bukan sekadar seremoni tahunan. Baginya, tanggal tersebut merupakan momentum krusial untuk mengevaluasi dan memperkuat keberpihakan kebijakan terhadap nasib tenaga kerja lokal.
“Sebab bagi kami di Fraksi PKS, bahwa hari buruh yang selalu diperingati tanggal 1 Mei, bukan hanya sekadar peringatan, tetapi momentum untuk meneguhkan komitmen kita bersama dalam membangun keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja,” tegas sosok yang akrab disapa Bunda Wiwik tersebut, Jumat (01/05/2026).
Momentum Keadilan di Tengah Kemajuan Industri
Sulawesi Tengah saat ini tengah mengalami pertumbuhan industri yang cukup pesat, terutama di sektor pertambangan dan pengolahan. Wiwik menekankan bahwa kemajuan ekonomi tersebut tidak boleh mengabaikan peran vital para buruh yang menjadi tulang punggung produksi.
Menurutnya, dedikasi para pekerja adalah motor penggerak utama pembangunan nasional. Tanpa perlindungan yang memadai, kemajuan industri hanya akan menjadi angka statistik tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat kecil.
“Di balik setiap kemajuan industri, ada keringat, dedikasi, dan harapan para buruh yang tak pernah lelah berkontribusi untuk negeri,” tambah Wiwik. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bagi para pemangku kepentingan agar tidak menutup mata terhadap hak-hak dasar pekerja di lapangan.
Sinergi Lintas Sektor untuk Ekosistem Kerja Sehat
Fraksi PKS menyoroti pentingnya menciptakan ekosistem kerja yang adil, produktif, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Hal ini hanya bisa dicapai melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah provinsi, pelaku usaha, dan serikat pekerja.
Sinergi tersebut diharapkan mampu meminimalisir konflik industrial yang kerap merugikan kedua belah pihak. Wiwik mendorong adanya ruang dialog yang lebih terbuka agar aspirasi buruh dapat terserap dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat daerah.
“Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem kerja yang adil, produktif, dan berkelanjutan,” jelasnya. Pola komunikasi tripartit ini dianggap sebagai solusi jangka panjang dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Fokus Kebijakan dan Perlindungan Hak Buruh
Sebagai perpanjangan tangan rakyat di parlemen, Fraksi PKS Sulteng menyatakan kesiapannya untuk mendorong produk hukum daerah yang lebih progresif. Fokus utama mereka mencakup peningkatan kesejahteraan, perlindungan hak-hak normatif, serta penciptaan lapangan kerja yang bermartabat bagi putra daerah.
Wiwik menegaskan bahwa pembangunan bangsa harus bersifat inklusif. Tidak boleh ada kelompok masyarakat, terutama kelas pekerja, yang tertinggal dalam arus modernisasi industri yang sedang berlangsung di Sulawesi Tengah.
“Mari kita jadikan Hari Buruh sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa tidak boleh meninggalkan siapa pun. Bersama, kita wujudkan industri yang kuat dan pekerja yang sejahtera. Selamat Hari Buruh Internasional 2026. Bersama pekerja, kita bangun Indonesia yang lebih adil dan bermartabat,” tutupnya.
Langkah pengawalan kebijakan ini akan diimplementasikan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPRD Sulteng. Pihaknya berencana melakukan peninjauan berkala terhadap implementasi aturan ketenagakerjaan di berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah guna memastikan standar kesejahteraan terpenuhi.
