MOROWALI — Intensitas banjir yang merendam Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, pada Jumat (8/5/2026) menjadi alarm bagi kelestarian lingkungan di wilayah lingkar industri. Peristiwa ini dinilai bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan dampak dari menyempitnya ruang terbuka hijau akibat eksploitasi sumber daya alam yang masif.
Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali (IP2MM) Kota Palu, Ikhtiar, mengungkapkan bahwa warga setempat merasa resah karena banjir dalam skala sebesar ini jarang terjadi sebelumnya. Kondisi tersebut memicu spekulasi mengenai penurunan daya dukung lingkungan akibat perubahan bentang alam oleh perusahaan di sekitar desa.
“Apakah perubahan bentang alam akibat aktivitas perusahaan turut berkontribusi terhadap menurunnya daya dukung lingkungan?” ujar Ikhtiar saat memberikan keterangan pada Minggu (10/5/2026).
Sorotan tajam tertuju pada proyek pembangunan kawasan Indonesia Green Industrial Park (IGIP). Sejak 4 Agustus 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mendukung realisasi kawasan ini dengan narasi industri hijau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang kontradiktif bagi masyarakat terdampak. Banjir yang merendam rumah warga menimbulkan tanda tanya besar mengenai sejauh mana komitmen "pembangunan hijau" tersebut benar-benar diimplementasikan dalam tata kelola lahan industri.
Ikhtiar menegaskan, narasi pembangunan hijau seharusnya menjadi jaminan bahwa kehadiran industri tidak akan merusak ekosistem lokal. Kenyataannya, keresahan warga justru meningkat seiring dengan munculnya ancaman bencana yang sebelumnya tidak pernah dirasakan separah ini.
Mahasiswa mendesak pemerintah daerah dan pihak perusahaan untuk segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh aktivitas industri di sekitar Desa Sambalagi. Transparansi dokumen lingkungan dan pengawasan ketat terhadap tata kelola lahan menjadi tuntutan utama guna mencegah bencana serupa terulang kembali.
“Pemerintah daerah bersama perusahaan terkait perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas industri yang berada di sekitar kawasan terdampak. Transparansi terhadap dokumen lingkungan, pengawasan tata kelola lahan, serta pemulihan ekosistem harus menjadi prioritas,” tegas Ikhtiar.
Ia menambahkan bahwa perusahaan di Morowali memikul tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan warga. Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan perlindungan ekologi, karena masyarakat kecil yang akan menanggung beban terberat saat keseimbangan alam terganggu.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali, H Gunawan, belum memberikan respons saat dikonfirmasi mengenai penanganan banjir dan dampak kerugian di Desa Sambalagi.