PALU — Aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Sulawesi Tengah memicu gelombang protes keras dari elemen masyarakat sipil. Aktivis Banggai, Fhirman Lapi, menyoroti sikap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dianggap tidak bertanggung jawab dalam merespons tuntutan pekerja.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dilaporkan tidak menemui massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, serikat buruh, dan organisasi masyarakat sipil. Padahal, massa telah turun ke jalan untuk menyuarakan persoalan mendasar yang dihadapi kelas pekerja di wilayah tersebut.
Alih-alih berdialog dengan massa aksi yang kritis, Gubernur justru menghadiri acara seremonial bersama kelompok buruh tertentu. Acara tersebut diwarnai dengan panggung formalitas, pembagian doorprize, dan penyerahan proposal yang dinilai hanya sebagai upaya pencitraan pemerintah.
"Ini bukan sekadar pilihan agenda. Ini adalah sikap politik. Di saat buruh berteriak menuntut keadilan soal upah murah, kerja kontrak, outsourcing, dan minimnya perlindungan, pemerintah justru memilih panggung aman," tegas Fhirman Lapi.
Sikap tersebut dianggap sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab nyata negara terhadap kesejahteraan buruh. Pemerintah daerah dinilai lebih nyaman mengelola citra melalui hiburan daripada menyelesaikan akar masalah ketenagakerjaan yang kian kompleks.
Kritik ini mencuat di tengah meningkatnya kasus kecelakaan kerja pada sektor industri besar dan pertambangan di Sulawesi Tengah. Lemahnya pengawasan ketenagakerjaan oleh negara dituding menjadi penyebab utama terus berjatuhannya korban jiwa di lingkungan proyek strategis.
Fhirman mempertanyakan efektivitas seremoni yang digelar pemerintah di tengah duka para keluarga pekerja yang menjadi korban kelalaian sistem keselamatan kerja. Menurutnya, nyawa buruh tidak bisa digantikan dengan doorprize atau panggung hiburan sesaat.
"Apakah penderitaan buruh cukup dijawab dengan panggung seremonial? Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah gagal memahami esensi May Day sebagai hari perjuangan," lanjutnya.
Massa aksi mendesak Gubernur Sulawesi Tengah untuk segera hadir dalam dialog terbuka tanpa perwakilan dengan seluruh elemen buruh dan mahasiswa. Dialog ini dianggap krusial untuk membedah masalah perlindungan tenaga kerja secara transparan dan solutif.
Jika pemerintah tetap menutup telinga terhadap suara-suara kritis, gerakan perlawanan dari masyarakat sipil diprediksi akan semakin membesar. Kelompok aktivis menyatakan siap melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tengah.
"Kami ingatkan bahwa buruh butuh keadilan, bukan hiburan. May Day bukan milik penguasa, melainkan ruang perlawanan terhadap ketidakadilan," pungkas Fhirman.