MOROWALI — Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf membuka Konsultasi Stakeholder Rencana Pascatambang PT Vale Indonesia Tbk dengan nada kritis. Ia menilai persiapan menghadapi berakhirnya kegiatan pertambangan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan warga di wilayah terdampak. Forum berlangsung di Hotel Metro, Bungku Tengah, Jumat (18/9/2026).
Kegiatan itu mempertemukan pemerintah daerah, pemerintah desa, perusahaan pemegang izin usaha pertambangan, serta masyarakat sekitar. Tujuannya menyamakan pandangan soal apa yang akan terjadi pada Morowali ketika operasi tambang berakhir pada periode 2036–2040.
Keluhan yang Diangkat Bupati di Depan Forum
Iksan menyebut ada sejumlah persoalan pascatambang yang menurutnya belum tertangani sesuai harapan daerah. Ia meminta forum tidak sekadar menjadi ajang seremonial, melainkan ruang untuk membongkar kekurangan secara terbuka.
"Saya harus agak keras hari ini, dari semua pascatambang ini ada yang menurut kita tidak sesuai. Jadi selain dari kepala daerah, ada juga dari pemerintah desa, dampak-dampak yang masih kurang diperhatikan," ujar Iksan.
Pernyataan itu menyasar langsung perusahaan dan pemegang izin usaha pertambangan lain yang beroperasi di Morowali. Menurut Iksan, keberadaan program tanggung jawab sosial bukan alasan untuk mengabaikan perencanaan jangka panjang.
CSR Bukan Pengganti Rencana Pascatambang
Iksan mengingatkan bahwa kewajiban perusahaan kepada masyarakat tidak berhenti pada penyaluran dana corporate social responsibility. Ia meminta perusahaan tetap menyiapkan skenario pascatambang sejak sekarang, bukan menjelang operasi berakhir.
"Saya ingatkan kepada teman-teman kawasan atau dari teman-teman perusahaan PT Vale atau yang punya IUP pertambangan, biarpun sudah memberikan CSR kepada masyarakat atau kewajiban-kewajiban itu, tetap pikirkan soal pascatambang ini," kata Iksan.
Peringatan itu menyoroti pola yang kerap terjadi di daerah tambang: program sosial berjalan rutin, tetapi rencana ekonomi pengganti setelah tambang tutup justru tidak matang. Warga di sekitar area operasi menjadi pihak paling rentan ketika lapangan kerja dan aktivitas ekonomi ikut hilang.
Kolaborasi Pemerintah, Perusahaan, dan Warga Jadi Kunci
Melalui konsultasi tersebut, Iksan berharap terbangun komunikasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan begitu, rencana pascatambang dapat disusun secara komprehensif dan menyesuaikan kebutuhan daerah serta warga terdampak.
"Yang paling penting bagaimana kita sama-sama memikirkan apa yang terbaik untuk masyarakat dan daerah setelah kegiatan pertambangan selesai," pungkasnya.
Konsultasi stakeholder menjadi tahap awal penyusunan dokumen rencana pascatambang PT Vale untuk periode 2036–2040. Masukan dari pemerintah desa dan warga terdampak diharapkan masuk sebelum dokumen final disusun, sehingga program yang dirancang tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi tetapi juga menjawab kebutuhan nyata Morowali.
