SULAWESI TENGAH — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta perombakan besar-besaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dibatalkan. Permintaan itu muncul setelah keduanya menemukan sejumlah nama yang dinilai melompati prosedur assessment talent management dalam rotasi pada 10 September lalu. Langkah ini menandai babak baru konsolidasi internal Kemenkeu di bawah Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Bimo mengatakan permintaan pembatalan diajukan karena menemukan nama-nama yang tidak mengikuti proses seleksi sebagaimana mestinya. Rotasi tersebut mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga pejabat pada unit organisasi non-eselon.
"Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo usai acara International Tax Conference di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9), dikutip Detikfinance.
Prosedur Seleksi yang Dilangkahi Jadi Pemicu Utama
Menurut Bimo, kehadiran pejabat yang melompati tahapan seleksi memberi sinyal negatif bagi pegawai lain yang telah menempuh seluruh ujian dan assessment. Hal itu dinilai merusak prinsip meritokrasi di lingkungan kedua direktorat jenderal tersebut.
"Itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegasnya.
Bimo memastikan pejabat yang terindikasi tidak memenuhi syarat akan langsung dicoret dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi semula. Ia menegaskan langkah ini sejalan dengan komitmen Suahasil Nazara yang menyatakan bakal mengevaluasi seluruh kebijakan dan keputusan pada era Purbaya.
"Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," pungkas Bimo.
Suahasil Masih Pelajari Proses dan Keputusan Purbaya
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan masih mempelajari proses dan keputusan yang dilakukan sebelumnya oleh Purbaya, termasuk pelantikan sejumlah pejabat. Ia juga menunggu masukan dari seluruh unit eselon I Kemenkeu sebelum menentukan langkah selanjutnya.
"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).
Menurut Suahasil, penunjukan pejabat di Kemenkeu melibatkan sejumlah tahapan dan dilakukan secara lintas unit. Hal itu diperlukan karena terdapat posisi yang membutuhkan koordinasi antarunit eselon I.
"Ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," katanya.
Purbaya Sebut Perombakan Pejabat Jadi Pemicu Pencopotan
Purbaya Yudhi Sadewa menilai keputusannya merombak ratusan pejabat di lingkungan Kemenkeu ditengarai menjadi salah satu pemicu pencopotannya sebagai Menteri Keuangan. Ia menyampaikan hal itu usai acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).
"Sebagian iya (karena perombakan pejabat tersebut)," ujar Purbaya.
Meski demikian, Purbaya menepis spekulasi yang menyebut pemecatannya dilatarbelakangi gesekan atau konflik internal dengan anak buahnya di Kemenkeu. Ia menegaskan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Enggak ada gesekan. Yang jelas itu (pergantian menteri) hak prerogatif presiden yang presiden sudah putuskan setahun ini udah cukup," imbuhnya.
Apa Artinya bagi Reformasi Birokrasi Kemenkeu
Permintaan pembatalan rotasi ini menjadi ujian pertama bagi Suahasil Nazara dalam menata ulang manajemen talenta di Kemenkeu. Dua direktorat jenderal yang paling terdampak, yakni DJP dan Bea Cukai, merupakan unit dengan kontribusi penerimaan negara terbesar.
Bagi pelaku usaha dan wajib pajak, kelanjutan rotasi pejabat di kedua instansi ini bakal memengaruhi kesinambungan layanan administrasi perpajakan dan kepabeanan. Suahasil menyatakan akan memutuskan langkah lanjutan setelah menerima masukan lengkap dari seluruh unit eselon I.
