SULAWESI TENGAH — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi kondisi tersebut dalam Apel Jaga Jakarta mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Kemarau, Rabu (2/9). Ia menyebut dua kelurahan itu sudah kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Mobilisasi 29 Tangki dari 10 Instansi
Sebanyak 29 tangki air dikerahkan untuk melayani warga Kalibaru dan Semper. Armada itu merupakan gabungan dari 10 instansi lembaga yang tergabung dalam satuan tugas penanganan kekeringan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan PAM Jaya.
"Untuk itu telah disediakan 29 tangki dari 10 instansi lembaga yang berpartisipasi untuk mengatasi persoalan kekurangan air di Jakarta," kata Pramono dalam keterangannya.
Saluran Pelaporan Langsung ke Nomor 112
BPBD DKI tidak hanya mengandalkan pendistribusian rutin. Warga yang wilayahnya mulai mengalami kekeringan bisa melapor langsung melalui layanan darurat 112. Laporan itu akan diteruskan ke PAM Jaya untuk dijadwalkan pengiriman air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menjelaskan, mekanisme ini sudah disosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, hingga kelurahan. "Ini kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar bilamana masyarakat menemukan kejadian kekeringan, segera melaporkan ke 112," ujarnya.
Puncak Kemarau Diprediksi Berlanjut hingga Awal 2027
Kekeringan di dua kelurahan ini terjadi lebih awal dari perkiraan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya memproyeksikan puncak musim kemarau baru terjadi pada rentang Agustus hingga September 2026. Namun, fenomena El Nino yang masih aktif diperkirakan memperpanjang periode kering hingga awal 2027.
Artinya, tekanan terhadap ketersediaan air bersih di wilayah pesisir Jakarta Utara berpotensi meluas ke kelurahan lain. Pemprov DKI pun diminta mempercepat identifikasi daerah rawan kekeringan sebelum memasuki puncak kemarau. Distribusi air bersih menjadi prioritas utama, terutama untuk kawasan yang selama ini mengandalkan pasokan air tanah lantaran jaringan perpipaan PAM Jaya belum menjangkau seluruh permukiman.
Koordinasi lintas instansi disebut menjadi kunci agar distribusi tangki air tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Selain mengirimkan air, BPBD juga diminta memetakan jumlah warga yang terdampak serta durasi kebutuhan pasokan di tiap kelurahan.
