Pemkab Morowali Utara, Sulawesi Tengah, menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengedepankan kreativitas dan inovasi dalam menyusun program daerah di tengah terbatasnya anggaran fiskal. Instruksi ini menyusul kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berdampak langsung pada ketergantungan dana transfer pusat. Sekretaris Daerah Morowali Utara, Musda Guntur, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyesuaikan rencana belanja pada APBD 2027 dengan kondisi keuangan yang ada.
MOROWALI UTARA — Tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi APBN memaksa pemerintah daerah berbenah. Pemkab Morowali Utara meminta jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas administrasi, tetapi juga mampu melahirkan terobosan dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Sekretaris Daerah Morowali Utara, Musda Guntur, menegaskan bahwa kreativitas, inovasi, dan profesionalisme seluruh perangkat daerah adalah strategi utama untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat dinilai menjadi celah yang paling terpengaruh ketika pemerintah pusat mengambil langkah penghematan.
Ketergantungan Dana Pusat Jadi Pemicu
Musda menjelaskan, setiap program yang diusulkan oleh OPD harus memiliki dasar data yang kuat. Tidak hanya itu, program juga wajib menjelaskan wujud nyata, nilai tambah, dan manfaat yang diterima masyarakat dalam jangka menengah maupun panjang.
"Dalam kondisi anggaran yang terbatas, kita harus mampu tetap berkarya dan berinovasi. Justru di situlah kreativitas dan kecerdasan kita sebagai aparatur diuji," ujarnya di Kolonodale, Selasa.
Pernyataan ini menegaskan perubahan paradigma dari sekadar pelaksana anggaran menjadi perencana yang cermat. Setiap rupiah yang dibelanjakan diharapkan memiliki dampak yang terukur terhadap pembangunan daerah.
Proposal Pendanaan yang Layak dan Terukur
Langkah konkret yang diminta menyusul arahan tersebut adalah percepatan penyelesaian proposal program. Seluruh OPD yang telah mendapatkan penugasan diminta segera merampungkan proposal yang akan diajukan melalui skema fasilitasi pendanaan.
Proposal tersebut harus disusun secara layak, terukur, dan ditunjang data serta kajian yang memperlihatkan manfaat ekonomis. Keberlanjutan program juga menjadi syarat utama, bukan sekadar kegiatan seremonial yang habis dalam satu tahun anggaran.
APBD 2027 Target Penyesuaian Anggaran
Musda Guntur mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk meneliti kembali serta menyesuaikan rencana anggaran dengan kondisi fiskal yang tersedia dalam penyusunan APBD 2027. Ia menegaskan, program kegiatan harus mengedepankan kualitas, sisi manfaat, dan dampak yang jelas.
"Jangan memaksakan kegiatan dengan nilai anggaran besar namun tidak memiliki manfaat yang jelas," tegas Guntur.
Setiap kegiatan yang dipaksakan anggarannya justru berpotensi menjadi beban daerah di masa mendatang. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sejak awal menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengganggu kesehatan fiskal daerah.
Pengabdian di Tengah Keterbatasan
Di luar aspek teknis penganggaran, Sekda juga menyoroti pentingnya semangat kebersamaan dan pengabdian dalam tubuh birokrasi. Ia menilai kondisi keterbatasan ini harus dimaknai sebagai momentum untuk melahirkan cara kerja yang lebih cerdas, efektif, dan inovatif.
"Pada akhirnya tugas kita sebagai aparatur negara adalah pengabdian. Bagaimana dengan cara yang cerdas dan profesional kita dapat memfasilitasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat," kata dia.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti hanya karena anggaran sedang ketat. Justru tantangan fiskal menjadi ujian bagi ASN untuk membuktikan kapasitasnya dalam mengelola sumber daya yang terbatas demi kepentingan rakyat.
