SULAWESI TENGAH — LOGIS 08, organisasi yang fokus pada pengawasan kebijakan publik, memberi sinyal dukungan penuh atas rencana Danantara Indonesia memperkuat kerja sama formal dengan KPK. Dukungan ini muncul setelah Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapat masukan dari KPK untuk memitigasi potensi tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN.
Mengapa Proyek Hilirisasi BUMN Rawan Diganggu Mafia?
Anshar Ilo menilai proyek hilirisasi merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Dari pengolahan nikel di PT Aneka Tambang (Antam) hingga pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia, nilai investasi di sektor ini sangat besar. “Jangan ada ruang bagi mafia proyek atau pihak-pihak yang ingin memanfaatkan program hilirisasi untuk kepentingan pribadi,” tegas Anshar dalam pernyataannya, Selasa (18/6).
Menurut mantan Wakil Ketua Umum DPP KNPI ini, setiap penggunaan anggaran, proses investasi, hingga pengadaan barang dan jasa di BUMN harus diawasi secara ketat. Ia khawatir, tanpa pengawasan yang kuat, proyek strategis itu justru menjadi ladang korupsi yang merugikan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Danantara dan KPK: Dari Pencegahan ke Penindakan
Anshar mendorong agar sinergi Danantara dengan KPK tidak berhenti pada aspek pencegahan. Ia meminta KPK diberi ruang untuk melakukan pengawasan, pencegahan, bahkan penindakan jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum. “Kerja sama ini harus menjadi pintu masuk untuk membersihkan proyek-proyek hilirisasi BUMN dari dugaan penyimpangan dan permainan oknum,” ujarnya.
Dony Oskaria sebelumnya menyebutkan bahwa pertemuan dengan KPK menghasilkan sejumlah masukan strategis untuk mitigasi risiko korupsi. Langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun tata kelola pemerintahan dan BUMN yang profesional serta berintegritas.
Dampak ke Investor dan Masyarakat
LOGIS 08 optimistis, sinergi ini akan memperkuat kepercayaan investor asing dan domestik. Pasalnya, proyek hilirisasi yang bersih dan transparan akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Bagi masyarakat, dampaknya langsung terasa melalui penerimaan negara yang lebih optimal. “Setiap proyek strategis nasional harus berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” kata Anshar.
Ia mengajak seluruh jajaran direksi BUMN, mulai dari Pertamina, PLN, hingga PT Telkom, untuk menjadikan kerja sama dengan KPK sebagai budaya tata kelola perusahaan yang baik. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan pembangunan berkelanjutan yang bebas dari korupsi.
