SULAWESI TENGAH — Rencana perampingan BUMN ini disampaikan Prabowo di hadapan para akademisi dan pelaku industri saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di Jakarta Convention Center, Minggu (28/6/2026). Menurutnya, masih banyak BUMN yang belum menunjukkan kinerja optimal dan justru menjadi beban keuangan negara.
"Kita sedang evaluasi besar-besaran. BUMN yang rugi harus ditertibkan. Uang rakyat harus dikelola secara optimal," ujar Prabowo dalam pidatonya.
Danantara Disorot, Laba BUMN Mulai Mengalir
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyinggung peran Danantara — induk holding BUMN — yang dinilai mulai membuahkan hasil. Ia mengakui bahwa dalam satu tahun terakhir, sejumlah BUMN mulai kembali mencatatkan laba setelah sebelumnya terpuruk.
Pernyataan itu muncul saat ia menanggapi usulan para guru besar agar sebagian laba BUMN dialokasikan untuk riset dan inovasi perguruan tinggi. "Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset ya, inovasi. Ini bagus ya, usul. Masalahnya, BUMN ini ada labanya nggak? Sekarang mulai ada? Terima kasih Danantara, ya, terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba," kata Prabowo, disambut tepuk tangan peserta.
Dampak ke Perusahaan Besar: Holdingisasi Makin Ketat
Pemangkasan dari 1.000 menjadi 250 BUMN berarti sekitar 750 perusahaan akan dihapus, digabung, atau dijual. Proyek besar seperti holding migas Pertamina, holding kelistrikan PLN, holding perbankan BRI, hingga holding telekomunikasi Telkom dipastikan akan menjadi tulang punggung dari sisa BUMN yang dipertahankan.
Langkah ini menjadi sinyal keras bagi BUMN kecil yang tidak sehat secara fundamental. Prabowo menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar wacana, melainkan instruksi langsung untuk menekan kebocoran anggaran dan meningkatkan kontribusi BUMN ke kas negara.
Target 2027: BUMN Efisien, Dividen Meningkat
Pemerintah menargetkan proses perampingan ini rampung dalam dua tahun ke depan. Dengan hanya menyisakan 250 BUMN, pemerintah berharap pengawasan lebih ketat, biaya operasional lebih rendah, dan dividen yang disetor ke negara bisa naik signifikan.
Langkah ini juga diyakini akan mempercepat transformasi digital dan tata kelola perusahaan, sejalan dengan arahan Presiden agar BUMN tidak lagi menjadi "sapi perah" politik, melainkan mesin pertumbuhan ekonomi yang profesional.
Bagi masyarakat, dampaknya akan terasa pada pelayanan publik yang lebih efisien, terutama di sektor energi, listrik, perbankan, dan logistik. Namun, proses transisi ini juga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di BUMN yang tidak lolos seleksi.
