PALU — Polemik rencana pergantian pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Fraksi Partai Demokrat tidak hanya menyangkut mekanisme internal partai. Persoalan ini memunculkan pertanyaan soal sejauh mana prestasi kader dan kontribusinya terhadap perolehan kursi partai diperhitungkan dalam penentuan posisi strategis di lembaga legislatif.
Pandangan itu disampaikan Yos Sudarso Mardjuni, mantan Ketua DPC Partai Demokrat yang juga mantan Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Palu selama tiga periode, 2004–2009, 2009–2014, dan 2014–2019.
Menurut Yos, terlepas dari mekanisme internal partai maupun kabar adanya kesepakatan antara Syarifuddin Hafid dan Hidayat Pakamundi, aspek penghargaan terhadap kader berprestasi tetap mesti jadi pertimbangan penting.
"Yang perlu dikedepankan adalah reward dari partai terhadap kader yang berprestasi," kata Yos Sudarso dalam menanggapi polemik tersebut.
Ia menilai kontribusi kader dalam memenangkan pemilu dan memperkuat posisi partai di parlemen merupakan bagian penting yang patut diperhitungkan dalam setiap keputusan organisasi, termasuk menyangkut jabatan pimpinan DPRD.
Syarifuddin Hafid disebut sebagai satu-satunya anggota Fraksi Demokrat DPRD Sulteng yang mampu meraih suara hingga memenuhi kuota keterpilihan di daerah pemilihannya. Kelebihan suara dari dapil Morowali, menurut Yos, turut berkontribusi terhadap perolehan kursi tambahan bagi Partai Demokrat.
Kontribusi itu dinilai tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan Demokrat memperoleh dua kursi dari daerah pemilihan Morowali. Capaian tersebut kemudian memperkuat posisi politik partai hingga mendapatkan unsur pimpinan di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Bagi Yos, capaian elektoral semacam itu semestinya menjadi salah satu bahan evaluasi partai sebelum mengambil keputusan strategis terhadap kadernya.
Selain menyoroti kontribusi politik, Yos memberikan penilaian terhadap rekam jejak Syarifuddin selama menjalankan tugas sebagai pimpinan DPRD Sulteng. Sebagai warga Kota Palu, ia menilai Syarifuddin memiliki sikap terbuka dan mudah ditemui masyarakat.
Keterbukaan itu, menurutnya, tidak terbatas kepada warga dari daerah pemilihannya, tetapi juga masyarakat luas yang membutuhkan akses komunikasi dengan wakil rakyat. Syarifuddin dinilai selalu menerima warga yang datang, baik di kantor maupun di kediaman pribadinya.
Penilaian tersebut menjadi bagian dari pertimbangan melihat kualitas seorang pimpinan dewan. Jabatan pimpinan DPRD bukan semata posisi struktural, melainkan amanah politik yang menuntut keterbukaan, kedekatan dengan masyarakat, dan kemampuan menjalankan fungsi representasi rakyat.
Dalam perspektif itu, pergantian pimpinan dewan idealnya tidak hanya dilihat dari aspek formal dan kewenangan organisasi. Rekam jejak, kinerja, serta kontribusi kader terhadap partai dan masyarakat mesti ikut dipertimbangkan.
Meski demikian, Yos menegaskan penentuan pimpinan DPRD tetap harus ditempatkan dalam kerangka mekanisme dan aturan organisasi partai yang berlaku. Keputusan mengenai pergantian pimpinan merupakan ranah internal Partai Demokrat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan pimpinan DPRD.
Dinamika tersebut, menurutnya, menjadi momentum bagi partai untuk menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip penghargaan terhadap kader berdasarkan kontribusi dan prestasi. Jika seorang kader memiliki sumbangan suara signifikan dalam memperkuat posisi partai di parlemen, kontribusi itu patut menjadi bagian dari pertimbangan organisasi.
Yos juga mendorong polemik pergantian pimpinan ini dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait agar tidak berkembang menjadi spekulasi mengenai proses pengambilan keputusan di internal partai. Penjelasan dari pimpinan Partai Demokrat, baik di tingkat daerah maupun pusat, diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai dasar, mekanisme, dan pertimbangan pergantian tersebut.
Bagi Demokrat, keputusan yang diambil nantinya akan menjadi cerminan bagaimana partai menyeimbangkan kewenangan organisasi dengan penghargaan terhadap prestasi kader dan aspirasi masyarakat.