SULAWESI TENGAH — Kementerian Luar Negeri Swiss mengonfirmasi bahwa resor super mewah di atas Danau Lucerne itu dipilih sebagai lokasi penandatanganan karena faktor keamanan. Dikelilingi air di tiga sisinya, kawasan ini sulit diakses dan mudah diamankan, menjadikannya tempat netral yang ideal untuk pertemuan diplomatik tingkat tinggi.
"Pada tahap ini, penandatanganan dijadwalkan pada Hari Jumat, 19 Juni, di Burgenstock," demikian pernyataan resmi Kemenlu Swiss, dikutip dari Al Arabiya via AFP, Selasa (17/6).
Swiss menyatakan tidak menjadi pihak yang merundingkan isi perjanjian, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan kondisi praktis dan diplomatik. Lokasi pertemuan, menurut kementerian, merupakan usulan bersama dari mediator Pakistan dan Qatar, serta kedua pihak yang berseteru.
"Swiss bertindak sebagai fasilitator dalam proses ini, menciptakan kondisi praktis dan diplomatik yang diperlukan agar pertemuan ini dapat berlangsung di wilayah Swiss," jelas pernyataan tersebut.
Resor yang sama sebelumnya pernah digunakan untuk pertemuan dua hari guna membahas upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina pada Juni 2024, yang dihadiri perwakilan lebih dari 90 negara.
Hingga saat ini, teks perjanjian belum dipublikasikan, menimbulkan tanda tanya besar mengenai detail yang disepakati. Seorang pejabat senior AS menyebut dokumen kerangka kerja telah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Donald Trump, Wakil Presiden JD Vance, dan kepala negosiator Iran sekaligus Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf.
Wakil Presiden Vance memberikan gambaran singkat kepada CNN tentang dokumen tersebut. "Itu hanya sekitar satu setengah halaman, jadi itu adalah dokumen yang sangat umum," ujarnya.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa nota kesepahaman yang akan diteken masih bersifat prinsip dasar, bukan perjanjian teknis yang rinci. Keraguan publik pun mengemuka mengingat kedua pihak memiliki perbedaan fundamental pada sejumlah isu krusial.
Negosiasi untuk mengakhiri konflik ini berlangsung di tengah ketegangan tinggi. Sumber diplomatik menyebutkan setidaknya ada tiga poin utama yang menjadi sumber perselisihan: persyaratan seputar program nuklir Iran, pencabutan sanksi, dan status Selat Hormuz.
Iran selama ini bersikukuh mempertahankan hak pengembangan nuklir sipil, sementara AS menuntut pengawasan ketat dan penghentian pengayaan uranium pada level tertentu. Di sisi lain, jaminan keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz—yang menjadi urat nadi pasokan minyak dunia—juga menjadi titik buntu yang belum terselesaikan.
Meski demikian, penandatanganan di Burgenstock diharapkan menjadi langkah awal untuk meredakan ketegangan yang telah memicu perang terbuka dan krisis kemanusiaan di kawasan Timur Tengah sejak akhir Februari lalu.