SULAWESI TENGAH — Presiden Prabowo Subianto kembali mengumpulkan jajaran ekonomi kabinetnya di kediaman Hambalang, Jawa Barat, Jumat (4/9), untuk membahas percepatan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Investasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran pengurus Danantara.
Agenda utama yang dibahas bukan hanya soal penutupan perusahaan, tetapi juga strategi hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri serta menciptakan efek berganda bagi investasi.
Efisiensi Anggaran Baru Terealisasi 50%
Berdasarkan informasi yang diunggah Sekretariat Kabinet, realisasi penghematan dari penutupan 290 BUMN telah mencapai Rp 50 triliun. Angka tersebut baru separuh dari target yang dicanangkan Presiden, yakni total penghematan Rp 100 triliun pasca seluruh proses perampingan tuntas.
Artinya, pemerintah masih harus mencari tambahan efisiensi Rp 50 triliun lagi dari gelombang penutupan berikutnya. Jika rata-rata penghematan per perusahaan konsisten di angka sekitar Rp 172 miliar, maka target penutupan 700 BUMN tambahan akan menghasilkan penghematan lebih besar dari proyeksi awal.
Konsolidasi BUMN dan Dampaknya ke Sektor Usaha
Langkah agresif ini merupakan bagian dari instruksi presiden untuk merampingkan struktur BUMN yang selama ini dinilai gemuk dan tumpang tindih. Bagi pelaku industri, kebijakan ini bisa membuka peluang usaha baru di sektor-sektor yang ditinggalkan BUMN, namun juga berpotensi mengubah peta persaingan di beberapa sektor strategis.
Para pelaku pasar modal biasanya merespons positif kebijakan efisiensi BUMN karena berpotensi meningkatkan dividen yang disetor ke kas negara. Namun, investor tetap mencermati eksekusi di lapangan, terutama terkait nasib anak usaha dan karyawan yang terdampak konsolidasi.
Hilirisasi Jadi Fokus Utama di Tengah Perampingan
Di luar isu penutupan perusahaan, Prabowo dan jajarannya juga membahas percepatan hilirisasi sumber daya alam. Langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan ekspor komoditas mentah dan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok global.
Hilirisasi di sektor energi dan mineral menjadi sorotan utama, sejalan dengan hadirnya Menteri ESDM dalam pertemuan tersebut. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong investasi bernilai tambah yang lebih besar, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di tengah proses efisiensi yang sedang berjalan.
