PALU — Anggota DPRD Kota Palu, Muslimun, mendorong Pemerintah Kota Palu untuk memperkuat basis data masyarakat. Menurutnya, data yang valid menjadi kunci dalam perencanaan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
“Data yang akurat sangat penting. Jangan sampai ada warga miskin yang tidak terdata, atau sebaliknya, penerima bantuan justru yang tidak berhak,” ujar Muslimun dalam keterangan yang diterima di Palu, belum lama ini.
Data Masyarakat Jadi Dasar Kebijakan
Politisi tersebut menekankan bahwa basis data yang kuat akan membantu Pemkot Palu dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif. Mulai dari program pengentasan kemiskinan hingga alokasi anggaran untuk infrastruktur dasar di tingkat kelurahan.
Muslimun juga menyoroti pentingnya pembaruan data secara berkala. Ia menilai banyak program pemerintah pusat maupun daerah yang gagal karena data penerima manfaat tidak diperbarui dalam kurun waktu tertentu.
Nasib Ribuan PPPK di Palu Belum Jelas
Selain soal data, Muslimun mendesak Pemkot Palu untuk segera menuntaskan persoalan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ribuan guru dan tenaga kesehatan di kota ini masih menanti kepastian status dan hak mereka.
“Persoalan PPPK ini sudah berlarut-larut. Pemerintah kota harus punya peta jalan yang jelas, kapan pengangkatan, kapan hak mereka dipenuhi,” tegasnya.
Pendapatan Daerah Juga Perlu Digenjot
Tidak hanya itu, Muslimun juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu. Ia menilai potensi penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi belum tergali maksimal.
Menurutnya, optimalisasi PAD bisa dilakukan tanpa membebani masyarakat kecil. Misalnya dengan memperbaiki sistem penagihan pajak hotel, restoran, dan hiburan yang selama ini bocor.
Fakta Singkat:
- DPRD Palu mendorong perbaikan basis data warga untuk ketepatan sasaran bansos.
- Ribuan tenaga PPPK di Palu masih menunggu kepastian pengangkatan.
- PAD Kota Palu dinilai belum optimal, terutama dari sektor pajak hotel dan restoran.
