MOROWALI — Massa aliansi tidak lagi hanya bertahan di gerbang utama PT Vale Morowali. Kelompok itu dilaporkan semakin masuk ke area proyek, termasuk kawasan terbatas dan privat berupa asrama atau dormitory karyawan.
Perluasan aksi memperbesar dampak yang sudah berlangsung sejak Senin (26/10/2026). Sebelumnya, massa menerobos kawasan perkantoran dan memblokade jalan angkut pertambangan hingga aktivitas operasional berhenti.
Penghentian total aktivitas proyek memicu kekhawatiran 4.000 pekerja perusahaan. Mereka menggantungkan mata pencaharian pada operasional yang kini terhenti.
Situasi di lapangan menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pekerjaan sekaligus keselamatan ribuan pekerja di kawasan tersebut.
Aksi ini merupakan kelanjutan demonstrasi pertama pada 5 September 2026 terkait klaim lahan pertanian warga di dalam kawasan PPKH perusahaan. Kedua belah pihak sempat mencapai kesepakatan tertulis dalam mediasi pada 7 September 2026.
Massa kembali turun ke jalan dan mengabaikan komitmen dialog yang sebelumnya disepakati. Mereka masih bertahan di gerbang utama PT Vale Morowali dan menolak ruang komunikasi dengan manajemen.
Penolakan itu dilaporkan terjadi akibat provokasi dari koordinator lapangan berinisial BR alias Borong.
Di waktu bersamaan, kondisi lapangan kian rumit karena aktivitas pembukaan lahan di area PPKH dilaporkan menggunakan metode pembakaran. Tindakan itu dinilai melanggar aturan kehutanan.
Pembakaran lahan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Bungku Timur dan Bahodopi.
Ekonom Universitas Tadulako, Prof. Mohamad Ahlis Djirimu, menilai penyelesaian konflik membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya tekanan yang berujung pada terhentinya aktivitas operasional.
Menurut Ahlis, PT Vale Indonesia Tbk dikenal memiliki tata kelola lingkungan, sosial, dan perusahaan atau Environmental, Social, and Governance (ESG) yang baik. Ia yakin langkah yang diambil perusahaan melalui pembagian asas manfaat bagi semua kalangan, termasuk masyarakat lingkar tambang.
"PT Vale Indonesia Tbk merupakan korporasi yang memiliki tata kelola ESG yang sangat baik di Indonesia. Tentu saja ada plus minusnya. Saluran komunikasi patut ditingkatkan agar tidak terjadi asimetri informasi," kata Ahlis.