JAKARTA — Pemerintah menyiapkan rapat koordinasi lintas lembaga menyusul gejolak di bursa saham dalam negeri. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai reformasi pasar modal mesti memperlihatkan hasil nyata kepada investor, bukan sekadar janji di atas kertas.
Penghentian sementara perdagangan atau trading halt terjadi setelah IHSG terpangkas 469,86 poin, setara 8,01 persen, ke level 5.393,92. Penurunan itu dipicu sentimen negatif dari pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membuka peluang menurunkan klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Laporan MSCI keluar pada 15 Oktober 2026, lebih awal dibanding jadwal yang diperkirakan sebelumnya. Airlangga menyebut lembaga itu semula menjanjikan pengumuman pada November, lalu memberi tenggat baru pada April dan Juni tahun depan.
"Pengumuman MSCI itu merupakan suatu hal yang katakanlah lebih cepat daripada ekspektasi yang sebetulnya. Mereka menjanjikannya di bulan November, tapi ini di Oktober. Namun mereka memberikan target baru lagi untuk tahun depan. Di bulan April dan di bulan Juni," kata Airlangga di Jakarta.
Menurut dia, sorotan utama MSCI terletak pada implementasi regulasi dan langkah reformasi yang dijanjikan otoritas pasar modal. Proses itu dinilai berjalan lebih lambat dibandingkan negara lain.
Airlangga menjadwalkan pertemuan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Bank Indonesia (BI). Agenda utamanya membahas isu reklasifikasi indeks dan hal-hal teknis di bursa.
"Kemudian juga terkait dengan beberapa hal lain yang terkait dengan hal teknis, nanti tentu kami akan bicara dengan bursa (BEI) bahwa kita berharap bahwa langkahnya konkret beserta timelinenya," ujarnya.
Pemerintah berharap investor mampu memisahkan faktor sentimen jangka pendek dari kondisi fundamental ekonomi. Airlangga menegaskan reformasi harus dijalankan dan progresnya terlihat oleh investor dalam negeri maupun luar negeri.
"Ini menjadi catatan bagi kita ke depan bahwa reformasi itu harus dijalankan dan progresnya itu harus kelihatan, terutama progresnya harus kelihatan bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri," kata dia.
MSCI membuka konsultasi dengan pelaku pasar soal proposal reklasifikasi indeks bursa Indonesia. Tenggat konsultasi ditetapkan hingga 30 April 2027, dengan keputusan diumumkan sebelum 30 Juni 2027.
Rencana itu tetap berlanjut kecuali ada bukti jelas perbaikan material dalam tata kelola dan fungsi pasar. Sejak Januari 2026, MSCI sudah membekukan sebagian perubahan IHSG di tengah kekhawatiran soal transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi.
OJK bersama BEI sebelumnya mengumumkan sejumlah langkah reformasi. Isinya mencakup peningkatan keterbukaan informasi kepemilikan saham serta peta jalan peningkatan batas minimum saham beredar di publik (free float) menjadi 15 persen.