SULAWESI TENGAH — Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan harga BBM subsidi tidak naik meski Indonesian Crude Price (ICP) September 2026 melonjak ke 112,81 dolar AS per barel. Pemerintah memilih menahan subsidi dan tidak memperlebar defisit anggaran ketimbang menaikkan harga di tengah tekanan harga minyak global. Kebijakan subsidi ke depan akan lebih difokuskan agar tepat sasaran.
Juda Agung menyampaikan jaminan itu dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Ia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi maupun memperlebar defisit anggaran sebagai respons atas kenaikan harga minyak mentah dunia.
Pernyataan tersebut muncul setelah Kementerian ESDM menetapkan rata-rata ICP September 2026 sebesar 112,81 dolar AS per barel. Angka itu naik 23,38 dolar AS dibandingkan Agustus 2026 yang sebesar 89,43 dolar AS per barel.
Penetapan ICP tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 395.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan September 2026. Lonjakan ini terjadi secara menyeluruh pada seluruh benchmark internasional.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebut kenaikan ICP mencerminkan dinamika pasar minyak global. Faktor utamanya adalah ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan.
"Rata-rata ICP bulan September 2026 yang melonjak naik menjadi 112,81 dolar AS per barel merupakan cerminan dari dinamika pasar minyak global yang dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan," ujar Laode dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta.
Juda mengakui pemerintah akan melakukan perhitungan ulang terkait dampak kenaikan harga minyak dunia. Namun ia memastikan tidak ada penyesuaian harga BBM subsidi dalam keputusan tersebut.
"Enggak, enggak ada (kenaikan BBM)," kata Juda saat menjawab pertanyaan wartawan dalam forum tersebut.
Ia juga menyinggung arah kebijakan subsidi tahun depan. Menurut Juda, subsidi akan lebih difokuskan kepada kelompok penerima yang tepat.
"Enggak ada (kenaikan harga BBM tahun depan), jadi (subsidi) lebih difokuskan ya. Lebih ditarget," ujarnya.
Keputusan menahan harga BBM subsidi berarti pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga jual di pasar. Kenaikan ICP biasanya menekan postur anggaran karena beban subsidi dan kompensasi energi ikut membengkak.
Juda menegaskan pemerintah tidak akan memperlebar defisit anggaran akibat kenaikan harga minyak tersebut. Pendekatan yang dipilih adalah menahan harga di tingkat konsumen sambil merapikan sasaran penyaluran subsidi.
Bagi pengguna BBM subsidi, keputusan ini berarti harga di SPBU tidak berubah meski harga minyak mentah dunia sedang tinggi. Pemerintah belum menyebut detail skema penargetan subsidi yang akan diterapkan tahun depan.