TALISE — Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi bersama BMKG-SPAG Lore Lindu Bariri dan sejumlah organisasi mitra menggelar diskusi daring untuk memetakan dampak krisis iklim terhadap masyarakat adat di Sulawesi Tengah. Diskusi menyoroti bagaimana kekeringan yang memanjang mengancam akses air bersih, pangan, hingga ruang belajar dan bermain anak.
Kepala SPAG Lore Lindu Bariri BMKG, Asep Firman Ilahi, memaparkan bahwa Sulteng memiliki kompleksitas zona musim yang tinggi. Data pemantauan dalam diskusi menunjukkan periode Hari Tanpa Hujan (HTH) dapat berlangsung lebih dari dua bulan di sejumlah wilayah, termasuk Parigi Moutong, Sigi, Donggala, dan Lembah Palu.
Dampak dari periode kering panjang itu antara lain penurunan debit sungai serta meningkatnya kemudahan terbakar di permukaan tanah. Asep menegaskan bahwa perubahan iklim tidak bisa dihentikan secara instan sehingga adaptasi menjadi kunci utama.
"Perubahan iklim tidak bisa kita hentikan secara instan. Kuncinya adalah adaptasi dan bagaimana kita menyelamatkan benteng terakhir peradaban, yaitu kawasan hutan," ujar Asep.
Menurutnya, kawasan hutan berfungsi sebagai penyangga yang menjaga keseimbangan air dan suhu di wilayah sekitarnya. Ketika hutan terdegradasi, dampak kekeringan akan semakin cepat menjalar ke permukiman warga.
Fasilitator Anak, Gender, dan Inklusi Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, Fatmawati, mengatakan dampak kekeringan paling terasa di komunitas masyarakat adat yang bergantung pada hutan, sungai, dan lahan untuk kebutuhan sehari-hari. Krisis air membuat anak-anak menempuh jarak lebih jauh untuk memperoleh air atau memakai sumber air yang kualitasnya tidak memadai.
Kondisi itu meningkatkan risiko gangguan kesehatan sekaligus mengurangi akses anak terhadap pangan, pendidikan, serta ruang bermain. Gagal panen dan berkurangnya sumber pangan lokal juga berpotensi memengaruhi pemenuhan gizi anak.
Beban mencari air dan memenuhi kebutuhan keluarga turut menambah kerja perempuan di komunitas adat. Perempuan dan anak menanggung dampak berlapis dari krisis yang bersumber dari perubahan iklim ini.
Melalui Program Sehat Alam Sehat Anak (SASA), CAPPA mendorong penguatan ketahanan masyarakat dengan melibatkan anak sebagai bagian dari solusi menghadapi perubahan iklim. Program ini menempatkan anak bukan sekadar penerima manfaat, melainkan pihak yang ikut merancang respons komunitas.
"Kita jangan memandang anak-anak hanya sebagai korban bencana. Jika diberi ruang, anak-anak masyarakat adat adalah subjek aktif dari solusi dalam merawat masa depan bumi kita," kata Fatmawati.
Diskusi tersebut menekankan pentingnya adaptasi berbasis komunitas, perlindungan kawasan hutan, serta keterlibatan anak dalam menghadapi dampak perubahan iklim. CAPPA juga mendorong kolaborasi pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan ruang hidup serta hak anak dan perempuan di wilayah masyarakat adat.