Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Anwar Hafid menilai pemisahan jadwal pemilihan umum nasional dan lokal mampu menguatkan isu serta kepentingan kedaerahan dalam kontestasi pilkada. Penilaian itu disampaikan Anwar dalam Seminar Nasional di Kota Palu yang digelar Badan Riset Daerah (Brida) Sulawesi Tengah. Ia juga menyoroti perlunya memperketat syarat kepala daerah dan menaruh perhatian khusus pada praktik mahar politik.
PALU — Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Anwar Hafid menilai pemisahan pemilihan umum nasional dan lokal dapat memperkuat isu serta kepentingan kedaerahan. Penilaian itu ia sampaikan dalam Seminar Nasional bertema Menyongsong Pemilu Nasional dan Lokal, Kesiapan dan Antisipasi Pemerintah Daerah yang digelar Badan Riset Daerah (Brida) Sulawesi Tengah di Kota Palu.
Menurut Anwar, pemilu lokal akan jauh lebih menarik ketika digelar terpisah dari pemilu nasional. Program partai politik diprediksi tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat sehingga isu daerah punya ruang lebih besar untuk diangkat.
"Pemisahan ini dapat menguatkan isu dan kepentingan lokal," katanya.
Anwar menuturkan, pemisahan tahapan membuat kontestasi lokal berdiri sendiri. Partai politik dituntut menyusun program yang benar-benar menyentuh persoalan warga di daerah, bukan sekadar mengikuti agenda nasional.
"Isu-isu daerah menjadi sangat bagus untuk diangkat," ujarnya.
Pandangan itu muncul di tengah diskusi soal kesiapan pemerintah daerah menghadapi dua agenda pemilu yang berbeda. Brida Sulteng menggelar seminar tersebut sebagai ruang kajian bagi daerah dalam memetakan kesiapan kelembagaan dan anggaran.
Selain soal pemisahan pemilu, Anwar menyoroti syarat menjadi kepala daerah yang menurutnya perlu diperketat dalam kontestasi pilkada. Alasannya, kepala daerah memimpin dua hal sekaligus, yakni masyarakat dan birokrasi.
"Kepala daerah itu memimpin masyarakat dan juga memimpin birokrasi," ungkap Gubernur Sulawesi Tengah itu.
Anwar menilai memimpin masyarakat relatif lebih mudah karena cukup menyiapkan kekuatan fisik untuk mendatangi warga secara langsung. Tantangan terbesar justru ada di ranah birokrasi yang diisi orang-orang berkompeten.
"Yang paling susah memimpin birokrasi, mereka orang hebat. Kalau mau bantu kepala daerah, dia bantu. Kalau mereka mengakali, bisa juga dilakukan," katanya menegaskan.
Persoalan mahar politik dalam pilkada juga mendapat perhatian khusus dari Anwar. Menurutnya, banyak calon dan tokoh daerah yang hebat serta idealis justru tergusur akibat praktik politik uang.
Ia menekankan, sebaik apa pun desain sistem pemilu, hasilnya tidak akan sesuai harapan rakyat jika partai politik tidak menjalankan fungsinya dengan baik.
"Sebaik apa pun desain sistem pemilu, jika partai politik tidak melaksanakan fungsi dengan baik, jangan berharap mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat," ujarnya.
Seminar nasional di Palu itu menjadi salah satu ruang kajian daerah dalam menyongsong dua agenda pemilu yang berbeda. Brida Sulawesi Tengah menempatkan diskusi ini sebagai bahan antisipasi bagi pemerintah daerah, terutama dalam menyiapkan kelembagaan dan sumber daya menghadapi tahapan pemilu lokal.