SULAWESI TENGAH — Langkah penyidikan ini menyusul laporan yang masuk ke kepolisian terkait dugaan kelalaian tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sudaryono mengatakan BGN tidak akan melindungi pihak mana pun yang terbukti lalai.
"Pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat penegak hukum," kata Sudaryono di Jakarta, Kamis (3/9).
Sudaryono mengungkapkan, dari evaluasi internal yang dilakukan BGN, mayoritas kasus keracunan bermula dari ketidakpatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP) di dapur pengolahan makanan.
"Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90% tuh karena tidak taat SOP," ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa persoalan utama bukan terletak pada desain program, melainkan implementasi di lapangan.
Meski dua kasus telah dinaikkan ke penyidikan, Sudaryono belum merinci lokasi dapur SPPG yang diperiksa. Namun, ia enggan berandai-andai mengenai potensi penetapan tersangka.
"Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Gitu kira-kira," tambahnya.
Belakangan ini, kasus keracunan MBG dilaporkan terjadi di Sidoarjo, Agam, dan Lasem, Rembang. Temuan beruntun itu membuat BGN bergegas membenahi tata kelola program andalan pemerintahan Prabowo Subianto tersebut.
Sudaryono mengaku terpukul ketika membaca laporan keracunan yang tersebar dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut kejadian ini sebagai evaluasi besar bagi jajarannya di seluruh Indonesia.
"Beberapa hari terakhir ini kemudian tersebar berita adanya keracunan di Sidoarjo, di Agam, kemudian tadi di mana? Di Lasem ya, ini di Rembang ya. Ini tentu saja kami sangat, sangat terpukul sebetulnya," tutur dia.
Sebagai respons, BGN tengah merombak sistem pengawasan dapur SPPG yang ditinggalkan kepemimpinan sebelumnya. Perbaikan difokuskan pada rantai pengolahan, distribusi, hingga pengawasan kepatuhan pegawai terhadap protokol kebersihan.
"Kami pastikan kami berusaha keras. Insyaallah ini kami, kita perbaiki semua tata kelolanya," tegas politikus Partai Gerindra tersebut. Ia memastikan program MBG tetap berjalan sembari proses hukum di kepolisian berlangsung.
Kasus ini berpotensi menjadi ujian kredibilitas BGN yang menargetkan jangkauan penerima manfaat lebih luas di akhir 2025. Pengawasan ketat di tingkat dapur menjadi kunci agar kejadian serupa tidak terulang.