SULAWESI TENGAH — Instruksi perampingan ini bukanlah isu baru, namun kali ini sinyalnya jauh lebih konkret karena dibahas dalam forum resmi di Hambalang. Meski detail teknis belum dirilis, arahan tersebut mengindikasikan pemerintah serius menekan jumlah entitas usaha di bawah BUMN yang kerap membebani kinerja keuangan perusahaan induk.
Bagi Pertamina, wacana ini menjadi pekerjaan rumah besar. Holding energi negara itu dikenal memiliki puluhan anak dan cucu perusahaan yang bergerak dari hulu hingga hilir, mulai dari eksplorasi minyak, pengolahan, hingga pemasaran ritel. Efisiensi di lini ini diyakini bisa membebaskan dana segar untuk dialokasikan ke program-program strategis nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Simon Alius Mantiri memaparkan progres program mandatori Biodiesel 50 persen (B50) yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo. Presiden sendiri yang meluncurkan program ini pada 9 Juli 2026, dengan implementasi dan dasar hukum yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026.
Artinya, sejak awal bulan lalu, seluruh solar yang beredar di dalam negeri telah wajib tercampur dengan 50 persen bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan pencampuran biodiesel pada level tersebut, sebuah langkah berani yang memicu perhatian pasar energi global.
"Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori Bioetanol oleh Pemerintah," tulis keterangan resmi akun Instagram Sekretariat Kabinet, dikutip Senin (10/8/2026).
Laporan Simon tidak hanya berhenti pada B50. Dalam rapat tersebut, ia turut memaparkan kesiapan infrastruktur untuk program mandatori berikutnya: Bioetanol. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya berhenti pada pengurangan impor solar, tetapi juga berancang-ancang menekan ketergantungan pada bensin (gasoline).
Persiapan ini tentu membutuhkan investasi besar, baik untuk membangun fasilitas produksi etanol berbasis tebu maupun memodifikasi jaringan distribusi yang ada. Di sinilah kaitan antara arahan perampingan BUMN dengan program energi menjadi jelas terlihat.
Melalui struktur holding yang lebih ramping, Prabowo ingin memastikan setiap rupiah belanja modal yang dikeluarkan Pertamina benar-benar berdampak pada ketahanan energi, bukan menguap untuk biaya operasional entitas yang tumpang tindih. Rapat di Hambalang itu menjadi penegas bahwa efisiensi adalah kunci untuk membiayai transisi energi yang ambisius ini.
Rapat terbatas tersebut juga dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran para pejabat tinggi ini menegaskan bahwa kebijakan energi dan restrukturisasi BUMN merupakan prioritas nasional yang melibatkan banyak kementerian, bukan sekadar urusan internal Kementerian BUMN semata.