PALU — Empat kelurahan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, menjadi lokasi uji coba program Sekolah Khusus Keluarga (SKK) yang melibatkan pendampingan lintas sektor. Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti menyebut keterlibatan lurah dan fasilitator menjadi tulang punggung keberhasilan program ini dalam membangun ketahanan keluarga.
Program yang berjalan di Kelurahan Tavanjuka, Palupi, Nunu, dan Birobuli Utara ini dirancang sebagai ruang pembelajaran kelompok bagi orang tua. Materi yang disasar mencakup pencegahan kekerasan rumah tangga, perkawinan anak, hingga penurunan angka stunting.
Irmayanti menekankan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan SKK tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif. Para lurah diminta bersinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengintegrasikan temuan lapangan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan.
"Harapannya evaluasi Sekolah Khusus Keluarga ini sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pendampingan di masyarakat," ujarnya di Palu, Sabtu.
Dengan integrasi tersebut, program pendampingan keluarga diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia di Kota Palu.
Menurut Irmayanti, keluarga merupakan benteng pertama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Ia meyakini penguatan kapasitas keluarga berdampak langsung pada turunnya berbagai persoalan sosial di masyarakat.
"Tentunya dengan keluarga yang kuat, kita bisa menekan angka kekerasan, menurunkan stunting, dan mewujudkan Kota Palu yang lebih tangguh di masa mendatang," katanya.
Ia mengapresiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta para fasilitator yang telah mendampingi keluarga di tingkat kelurahan. Peran mereka dinilai krusial dalam mentransfer materi pendampingan agar dipahami dan diterapkan langsung oleh keluarga.
Evaluasi yang tengah berjalan difokuskan untuk mengukur sejauh mana materi dan pendampingan telah diterapkan. Indikatornya mencakup perubahan pola asuh, komunikasi, dan kesejahteraan keluarga yang menjadi peserta program.
"Evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana materi dan pendampingan SKK sudah dipahami dan diterapkan oleh keluarga serta memberikan dampak pada pola asuh, komunikasi, dan kesejahteraan keluarga," jelas Irmayanti.
Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar perbaikan pelaksanaan SKK tahap II. Pemkot Palu menargetkan cakupan program dapat diperluas ke lebih banyak kelurahan dengan pendampingan yang lebih efektif dan tepat sasaran.