PARIGI — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memastikan akan menyelesaikan seluruh temuan BPK yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2025. Lima poin rekomendasi itu mencakup proyek fisik, belanja pegawai, hingga pengelolaan retribusi dan obat-obatan.
“Segera kami tuntaskan apa yang menjadi rekomendasi BPK,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Parigi Moutong Darlin di Parigi, Selasa.
Dari lima item temuan, dua di antaranya berstatus tidak dikembalikan ke kas daerah, yakni belanja obat dan retribusi pelayanan kesehatan. BPK merekomendasikan agar instansi terkait melakukan penyesuaian atas kedua item tersebut.
Satu item lainnya, yaitu belanja pegawai tidak sesuai ketentuan perjalanan dinas, sudah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp 10,6 juta. Sisanya, dua temuan proyek fisik masih dalam proses penyelesaian karena melibatkan pihak ketiga.
Dua proyek yang masih berproses adalah pembangunan Puskesmas Torue di Kecamatan Torue dan pembangunan laboratorium kesehatan di Kota Parigi. Total nilai anggaran yang harus dikembalikan pihak ketiga ke kas daerah mencapai Rp 109 juta.
Dinkes telah melayangkan surat kepada rekanan pada 20 Mei 2026. Dalam surat tersebut, rekanan berjanji akan menyelesaikan proses pengembalian anggaran pada Juli hingga Agustus mendatang.
“Kami berharap tenggang waktu tersebut bisa ditepati sebagaimana komitmen yang telah disampaikan pihak rekanan,” ucap Darlin.
Darlin menambahkan, rekomendasi BPK merupakan kewajiban yang harus diselesaikan karena berkaitan dengan potensi kerugian negara. Pihaknya akan terus memantau progres pengembalian dana dari rekanan proyek dan memastikan tidak ada temuan serupa di tahun berikutnya.
Dengan komitmen ini, Dinkes Parigi Moutong berharap tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel dan sesuai aturan yang berlaku.