PALU — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A Lamadjido mengkritik keras 17 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai lamban merealisasikan dana dekonsentrasi dan pembantuan APBN 2026. Total anggaran yang melekat di OPD mencapai Rp 55,55 miliar, namun realisasi hingga triwulan II baru sekitar Rp 13,3 miliar atau 25 persen. Wagub memerintahkan seluruh kepala OPD segera melaporkan perkembangan anggaran ke Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Rapat evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengawasan yang digelar di ruang Polibu Kantor Gubernur, Senin (29/6/2026), berlangsung tegang. Wagub Reny yang didampingi Sekprov Dr. Novalina serta Kepala Kanwil DJPb Sulteng Teddy Suhartadi Permadi dan Kepala BPKP Sulteng Agus Julianto, menyoroti langsung para kepala OPD yang tidak proaktif melaporkan realisasi dana dekonsentrasi.
“Mohon perhatian bapak dan Ibu-Ibu kepala OPD segera dilaporkan ke Ibu Sekprov anggaran Dekonsentrasi dan pembantuan dari APBN ini ya, jangan lagi diam-diam, nanti ada masalah baru di laporkan. Jadi tolong ya di laporkan ke Ibu Sekprov selaku ketua Tim TAPD mulai dari besaran anggarannya hingga realisasinya. Jangan lagi komiu-komiu badiam-diam, giliran ada masalah baru dimenghadap,” kata Wagub Reny dengan nada keras.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah Teddy Suhartadi Permadi menegaskan risiko serius jika anggaran dekonsentrasi dan pembantuan tidak terserap maksimal. Menurutnya, sisa anggaran akan ditarik kembali ke pusat dan disimpan di rekening khusus. Untuk mengaksesnya kembali, daerah harus melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan sewaktu-waktu presiden dapat mengalokasikannya ke daerah lain.
“Kalau sampai ada sisa anggaran dari dana dekon dan pembantuan ini akan ditarik kembali oleh pusat dan disimpan di rekening khusus dan untuk memintanya kembali jika daerah memerlukannya agak sulit. Sebab harus melalui Kepres dan sewaktu-waktu jika presiden membutuhkannya dapat saja digunakannya di tempat lain. Olehnya pergunakan memang anggaran itu sebaik-baiknya, tepat sasaran dan realisasi mencapai 100 persen,” ujar Teddy.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Dr. Novalina menambahkan bahwa situasi fiskal saat ini sangat ketat. Ia meminta para kepala OPD tidak menyia-nyiakan alokasi Rp 55 miliar yang sudah diberikan pemerintah pusat. “Kita sudah dikasih sama pusat cukup besar anggaran dekon dan pembantuan kurang lebih Rp 55 miliar. Olehnya tolong dipergunakan sebaik mungkin dan realisasinya sudah dapat mencapai 100 persen pada akhir tahun,” pinta Novalina.
Ia juga memastikan laporan dari masing-masing OPD akan menjadi bahan evaluasi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur. “Jangan lupa segera dilaporkan ke saya yang selanjutnya jadi bahan laporan saya ke pak Gubernur dan Ibu Wagub untuk dapat dievaluasi dan diawasi,” tegasnya.
Dari total anggaran Rp 55,55 miliar, dua OPD mencatat alokasi terbesar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menerima sekitar Rp 18 miliar, namun realisasinya hingga triwulan II masih nol persen. Kepala Disnakertrans yang baru, Muh. Syahrul Syam, mengaku keterlambatan disebabkan oleh kendala aplikasi dari kementerian yang baru normal pekan ini.
Sementara itu, Dinas Cikasda Sulteng mendapat alokasi kedua terbesar sekitar Rp 17 miliar. Kepala Dinas Cikasda Andi Ruly Djanggola menjelaskan bahwa anggaran tersebut hanya tercatat di dinasnya, namun kuasa pengguna anggaran berada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III Kementerian PU. Dana itu digunakan untuk membayar gaji dan honor penjaga serta petugas irigasi di sejumlah kabupaten se-Sulteng. “Realisasinya sudah mencapai 50 persen,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wagub Reny juga meminta seluruh OPD mengubah pola kerja yang hanya berorientasi pada kegiatan seremonial. Ia menekankan pentingnya pengelolaan data, manajemen risiko, dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat. “Pemerintah daerah dituntut bekerja lebih cepat, bukan sekadar menggelar acara,” tegasnya.