PALU — Proyeksi ketenagakerjaan Sulawesi Tengah pada tahun 2026 masih akan didominasi oleh sektor agraris, meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Gambaran ini sekaligus menjadi indikator bahwa transformasi struktural ekonomi daerah belum berjalan signifikan, dengan sektor formal seperti manufaktur dan jasa modern belum mampu menjadi penyerap tenaga kerja utama.
Data yang dihimpun dari proyeksi ketenagakerjaan daerah menunjukkan lebih dari separuh angkatan kerja di Sulteng masih bergantung pada sektor agraris. Angka ini konsisten dengan struktur ekonomi provinsi yang bertumpu pada komoditas unggulan seperti kakao, kelapa sawit, dan perikanan tangkap.
Konsekuensinya, lapangan kerja yang tersedia sebagian besar bersifat informal dan musiman. Pekerja di sektor ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim, tanpa jaminan sosial dan kepastian pendapatan tetap.
Kontras dengan dominasi sektor agraris, sektor industri pengolahan dan jasa modern di Sulteng belum tumbuh optimal. Investasi di kawasan industri dan hilirisasi komoditas masih terbatas, sehingga gagal menciptakan rantai nilai yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Akibatnya, para pencari kerja, khususnya lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi, kerap kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Banyak yang akhirnya memilih bekerja di sektor informal atau merantau ke luar daerah.
Tantangan ini membutuhkan respons kebijakan yang terpadu. Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat hilirisasi produk agraris agar tidak hanya menjual bahan mentah. Pembangunan pabrik pengolahan kakao atau kelapa sawit di dalam daerah bisa membuka ribuan lapangan kerja formal baru.
Di sisi lain, program kewirausahaan bagi pemuda dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri jasa (pariwisata, teknologi informasi, perhotelan) juga perlu digencarkan. Tanpa langkah konkret, proyeksi ketenagakerjaan Sulteng 2026 diprediksi masih akan menghadapi persoalan struktural yang sama.