MOROWALI UTARA — Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali diraih Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Ini adalah kali ketujuh secara beruntun Pemkab Morut mempertahankan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.
Capaian ini menunjukkan konsistensi tata kelola keuangan di lingkungan Pemkab Morut. Opini WTP menjadi bukti bahwa pertanggungjawaban anggaran daerah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.
Pemberian opini WTP oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah bukanlah hasil yang instan. Capaian ini merupakan akumulasi dari perbaikan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh jajaran Pemkab Morut.
Dengan raihan ini, Morowali Utara masuk dalam jajaran kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang berhasil mempertahankan opini WTP dalam jangka panjang. Prestasi ini memperkuat kepercayaan publik dan investor terhadap kredibilitas fiskal daerah.
Bagi masyarakat, opini WTP yang diraih tujuh kali berturut-turut memiliki dampak langsung. Pengelolaan keuangan yang akuntabel memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran untuk program pembangunan dan pelayanan publik.
Dengan tata kelola yang kuat, risiko penyimpangan anggaran dapat ditekan. Alokasi belanja untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan pun bisa lebih optimal.
Pemkab Morut diharapkan terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Opini WTP bukanlah akhir, melainkan standar minimal yang harus dijaga setiap tahun untuk memastikan anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.