POSO — Keluhan warga Kota Poso soal air keruh dalam sepekan terakhir akhirnya mendapat jawaban resmi dari manajemen PDAM. Bukan sekadar faktor cuaca, Direktur Utama PDAM Poso Husai Kaluti mengungkapkan bahwa akar masalahnya adalah infrastruktur yang sudah uzur dan minimnya suntikan dana segar dari pemilik modal, yakni Pemerintah Kabupaten Poso.
Husai merinci sejumlah kerusakan fatal pada fasilitas penunjang pengolahan air. Bak Desinfektan, Bak Flokulasi, dan Bak Aerasi yang dimiliki PDAM Poso seluruhnya telah rusak. Akibatnya, fungsi tawas sebagai pengikat partikel lumpur tidak optimal karena proses flokulasi terpaksa terjadi di dalam pipa transmisi saat air mengalir ke pelanggan.
“Filter air yang ada saat ini sudah tidak berfungsi maksimal dan mendesak untuk segera direhabilitasi,” tulis Husai dalam pernyataan resmi yang dikutip dari posoline.com, Jumat (29/5/2026).
Dari sisi distribusi, PDAM Poso hanya memiliki tujuh buah pipa penguras untuk membuang lumpur di dalam pipa. Idealnya, perusahaan membutuhkan sekitar 25 buah pipa penguras agar sedimentasi bisa dikelola secara berkala.
Dalam kondisi kekeruhan ekstrem seperti sepekan terakhir, Husai menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menghentikan pasokan air bersih sementara waktu. Pilihan memaksakan produksi dengan menambah dosis tawas di luar ambang batas aman sengaja tidak diambil.
“Karena jika diantisipasi dengan penambahan jumlah pemakaian tawas di luar aturan yang ada, akan berpotensi menyebabkan iritasi pada kulit dan mata masyarakat,” jelasnya.
Keputusan ini diambil setelah air baku dari Sungai Poso dan Sungai Tokararu di Tangkura — yang sepenuhnya mengandalkan air permukaan — berubah menjadi sangat keruh akibat curah hujan ekstrem. Tanpa proses pengolahan awal yang memadai, sistem filtrasi yang ada tidak mampu menyaring lumpur.
Husai secara terbuka mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama peremajaan sistem. Meski secara internal manajemen PDAM Poso telah meraih predikat Kinerja Sehat dan laporan keuangan berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dukungan dana dari pemda untuk perbaikan infrastruktur masih minim.
“Perlu diketahui, sampai dengan saat ini masuk tahun keempat jabatan saya, karena akibat efisiensi anggaran yang ada, saya belum pernah mendapat Penyertaan Modal untuk mengubah apa yang ada ke arah yang lebih baik,” ungkap Husai.
Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Poso menjadi satu-satunya harapan untuk merehabilitasi instalasi pengolahan air (IPA), mengganti filter, dan menambah jumlah pipa penguras. Tanpa itu, PDAM Poso hanya bisa beroperasi dalam kondisi minimal dan meminta maaf setiap kali hujan deras mengguyur.
Mengakhiri pernyataannya, Dirut PDAM Poso menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi. “Dengan kondisi yang ada saya minta maaf. Dan ini akan menjadi dorongan bagi kami PDAM Poso untuk lebih baik melayani dalam kondisi yang minimal,” pungkasnya. (SON)