SANGIHE — Dugaan keterlibatan WN Tiongkok dalam aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, memicu kekhawatiran dan desakan dari masyarakat setempat. Informasi yang berkembang menyebutkan, WN tersebut diduga tengah mempersiapkan pembangunan fasilitas pengolahan emas dengan nilai investasi mencapai Rp200 miliar di lokasi tambang ilegal.
Kehadiran WN Tiongkok di lokasi tambang ilegal di wilayah Sangihe ini memantik reaksi keras dari warga. Mereka menilai aktivitas tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah di daerah kepulauan yang kaya akan sumber daya alam itu.
Fakta utama yang menjadi sorotan adalah nilai investasi yang disebut-sebut mencapai Rp200 miliar untuk fasilitas pengolahan emas. Angka fantastis itu menunjukkan skala operasi yang direncanakan, namun ironisnya berada di lokasi tambang yang tidak memiliki izin resmi.
Warga menduga bahwa operasi ilegal ini sudah berlangsung dalam skala tertentu dan terus berkembang. Mereka khawatir jika tidak segera dihentikan, kerusakan lingkungan seperti pencemaran air raksa (merkuri) akan sulit dikendalikan.
Tekanan dari masyarakat terus menguat. Warga mendesak aparat kepolisian dan pemerintah daerah untuk segera melakukan tindakan tegas dan transparan. Mereka tidak ingin praktik tambang ilegal yang melibatkan pihak asing ini dibiarkan berlarut-larut.
“Kami minta aparat segera bertindak. Jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain di belakang. Ini masalah serius yang menyangkut kedaulatan dan lingkungan kami,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Keterlibatan WN Tiongkok dengan dugaan investasi sebesar Rp200 miliar di lokasi ilegal menimbulkan pertanyaan serius tentang pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan. Jika dibiarkan, praktik serupa bisa menjadi preseden buruk bagi pengelolaan sumber daya alam di daerah lain di Indonesia.
Warga berharap aparat tidak hanya menindak para penambang kecil di lapangan, tetapi juga mengusut tuntas pihak-pihak yang mendanai dan melindungi operasi ilegal ini. Langkah tegas diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.